TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai kemajuan dan catatan positif yang telah diupayakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat perlu diapresiasi. Namun sepanjang tahun 2017, tampaknya kasus perempuan dan anak masih menjadi masalah serius.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr.Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan masalah serius seperti trafiking, KDRT, eksploitasi ekonomi, infiltrasi radikalisme bahkan seiring dengan kejadian bencana di berbagai titik lokasi, perempuan dan anak juga menjadi kelompok rentan yang memerlukan perlindungan optimal.

"Kejahatan narkotika juga masih menjadi masalah serius. Bahkan pergerakan narkotika menyasar perempuan untuk dijadikan pasar strategis, mengingat perempuan merupakan kelompok yang dekat dengan anak," ujar Giwo dalam siaran pers refleksi akhir tahun 2017, Jumat (29/12/2017).

Menurut dia, cukup banyak generasi di negeri ini jatuh kehidupannya karena terpapar narkoba. Demikian pula, cukup banyak anak sekolah gagal melanjutkan pendidikan karena narkoba.

"Cukup banyak anak remaja, melakukan kejahatan seksual karena faktor narkoba. Bahkan, cukup banyak usia dewasa pelaku narkoba, menginspirasi anak melakukan tindakan yang sama," ujarnya.

Baca: Sri Mulyani : Pencapaian BEI di 2017 Pacu Optimisme Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ini, menurut Giwo, menjadi pertanda bahwa narkoba telah menjadi masalah serius yang memerlukan langkah besar dan ikhtiar besar.

Untuk kasus perceraian di Indonesia juga tergolong tinggi. Tercatat 315 ribu permohonan cerai diterima Pengadilan Agama di Tanah Air, lebih dari 224 ribu perempuan menceraikan suaminya selama 2016.

Sebanyak 152 ribu gugatan di antaranya dikabulkan oleh pengadilan agama. (Data Mahkamah Agung 2016).

"Kondisi ini jika tidak dicegah dan diantisipasi, akan berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga. Konsekuensinya, penguatan ketahanan keluarga harus menjadi program yang terencana dan berkelanjutan," ujar Giwo.

Yang perlu disoroti pula soal dunia maya yang masih dijejali konten-konten pornografi.

"Siapappun masih mudah untuk mengaksesnya. Kondisi ini tentu membutuhkan komitmen besar pemerintah dan semua pihak agar peredaran konten pornografi dapat ditekan, dipihak lain proteksi maksimal kepada publik agar mencegah pergerakan distribusi pornografi dapat terealisasi dengan baik," ujarnya.

Di bidang kesehatan, Giwo mengatakan mencuat akhir-akhir difteri yang telah menjadi masalah kompleks. Satu sisi, sebagian kelompok masyarakat menolak untuk imunisasi karena berbagai alasan termasuk alasan keyakinan agama (yang menganggap vaksin tidak halal), dipihak lain untuk mencegah difteri dan masalah kesehatan lain membutuhkan imunisasi lengkap.

"Kondisi ini perlu langkah terpadu semua pihak agar kerentanan masyarakat terkena difteri dapat dicegah secara optimal," ujar Giwo.

Dijelaskan bahwa kasus-kasus kejahatan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di tahun 2017.

Sejumlah kasus tak terlaporkan, sebagian kasus diproses hukum, namun sebagian kasus belum memenuhi rasa keadilan bagi korban.
"Maka, pemidanaan secara maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Di tahun 2018, Giwo mengatakan harus menjadi langkah besar untuk pemajuan perempuan Indonesia. Berbagai varian kejahatan terhadap perempuan harus dicegah, dan jika ada korban perlu segera ditangani.

"Siapapun korbannya, tanpa memandang darimana korban berasal. Inilah prinsip kemanusiaan dan perlindungan kepada perempuan yang harus segera ditunaikan," kata dia.