Keputusan itu pun disayangkan sejumlah pihak.

"Siapa suruh dulu (DPD I dan DPD II) itu memilih Novanto. Sudah tahu orang itu banyak kasusnya. Bahkan sebelum menjadi ketua umum," kata seorang petinggi Partai Golkar kepada Tribunnews.com beberapa waktu lalu.

Novanto yang terpilih sebagai Anggota DPR tahun 1999-2004 mewakili NTT dan dipercaya secara berturut-turut selama empat periode sampai 2014-2019 ini pun melewati jalan panjang melawan KPK.

Setelah beberapa kali diperiksa hingga mengaku sakit, Novanto memenangi gugatan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan KPK.

Tanggal 29 September 2017, Hakim tunggal Praperadilan PN Jaksel Cepi Iskandar memenangkan Setya Novanto.

Status tersangkanya dianggap tidak sah dan penyidikan diminta dihentikan. Sebab, penetapan tersangka itu dilakukan di awal penyidikan. Sementara, permohonan pembatalan status cegahnya tidak dikabulkan.

Di tengah perlawanan hukum pihak Setnov itu, pada Jumat (10/11/2017), KPK resmi merilis penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP untuk kedua kalinya.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan pada 31 Oktober 2017. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka Setnov itu sudah diantarkan ke rumahnya, pada 3 November 2017.

Beberapa jam setelah penetapan kembali Novanto sebagai tersangka, Fredrich membuat laporan polisi lainnya terhadap KPK.

Yakni, dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam jabatan. Ia juga berencana menggugat kembali ke praperadilan.

Pada tanggal 12 November 2017, Novanto genap berusia 62 tahun.

Satu hari setelahnya, Senin (13/11/2017) Setya Novanto kembali mangkir dari panggilan KPK.

Dirinya mengirimkan surat yang berkop DPR RI soal ketidakhadirannya kepada lembaga antirasuah. Isinya, dalih soal keharusan KPK dalam mengantongi izin Presiden untuk memeriksa dirinya. Sebelum ada izin Presiden, Setnov tak akan memenuhi panggilan KPK.

Di saat yang sama, Setnov melakukan kunjungan kerja sebagai anggota DPR ke daerah pemilihan (Dapil)-nya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).