Di masa lalu, ketika parlemen ‘dipaksa’ menerapkan demokrasi terpimpin, DPR sering diolok-olok dengan lima kata berhuruf awal D (5D), yakni datang, duduk, diam, dengar, duit.

Memasuki era reformasi sekarang, DPR dituding sebagai salah satu institusi korup. Hasil survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International pernah menyimpulkan bahwa masyarakat sudah menilai DPR sebagai lembaga negara paling korup. Survei GCB yang dilaksanakan pada periode April - Juni 2016 di 31 provinsi itu dipublikasikan pada pekan pertama Maret 2017.

"Ketika masyarakat menghujani DPR dengan kritik dan kecaman, itu pertanda bahwa masyarakat masih sangat peduli pada DPR. Masyarakat masih berkeyakinan bahwa jika berkeinginan kuat, DPR bisa menjadi institusi negara yang kontributif dan produktif," katanya.

Bambang mengatakan ‎kinerja yang mumpuni bisa diwujudkan jika DPR berani melakukan perubahan dan pembaruan, sebagaimana perubahan dan pembaruan yang coba terus dilakukan oleh pemerintah pusat, sejumlah institusi negara dan sejumlah pemerintah daerah.

Salah satu indikator perubahan dan pembaruan paling mencolok adalah kebijakan politik pembangunan yang berpijak pada filosofi Indonesia Sentris.

Politik pembangunan ini sangat strategis, karena negara berupaya keras membangun dari batas terluar, melengkapi semua pulau dengan ragam infrastruktur, mengalirkan dana pembangunan sampai ke desa (Dana Desa) hingga Politik Satu Harga untuk komoditas bahan bakar minyak.

Maka, sekarang adalah momentumnya bagi DPR untuk masuk dan ikut dalam arus perubahan dan pembaruan itu. Harus tumbuh semangat meningkatkan kinerja untuk kerja legislasi.

Demikian pula untuk fungsi anggaran (budgeting). Kewajiban DPR mengritisi semua institusi pemerintah (kementeria dan lembaga atau K/L) harus tetap dijalankan.

"Tanpa mengurangi fungsi pengawasan, DPR juga harus mengharmonisasi kemitraan antara komisi-komisi di DPR dengan semua kementerian atau lembaga. Negara butuh penguatan sinergi antara DPR dengan pemerintah," pungkasnya.