Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Di Indonesia, ketimpangan adalah hal yang nyata menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj.

Ia menyebut di Indonesia, bisa terdapat seseorang yang memiliki lahan tiga juta hektar, dan banyak yang tidak memiliki lahan sama sekali.

"Saya tidak menyebutkan namanya, yang pasti itu bukan warga NU," ujarnya dalam pembacaaan Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan Tahun 2018, di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).

Baca: Donald Trump ke Kim Jong-un: Tombol nuklir saya lebih besar, lebih kuat, dan berfungsi

PBNU berharap Presiden RI. Joko Widodo, bisa memimpin pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut. Said Aqil Siraj menganggap program reformasi agraria, dan pembagian lahan untuk masyarakat yang membutuhkan, adalah solusi yang efektif, jika program tersebut bisa dijalankan dengan baik.

"Tapi yang dibagikan itu ada yang jurang, cadas, ya tandus, tidak bisa ditanam. Tapi kita waktu kedatangan Menteri Kehutanan (dan Lingkungan Hidup), kita sudah sampaikan," katanya.

Ketimpangan tersebut juga bisa diatasi dengan pemerataan ekonomi.

Pembangunan sentra-sentra ekonomi baru di daerah-daerah, bisa mengurangi kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin di Indonesia. Kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang pro rakyat, juga harus didukung oleh pemerintah.

"Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam menggalakan pembangunan infklusif, dan mendorong pertumbuha ekonomi berkualitas, perlu didukung," ujarnya.

"PBNU melihat pemerintah Jokowi - JK punya niat baik mengatasi ketimpangan yang menjadi kanker dalam pembangunan, dan ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa," terangnya.