Pemerintah Ingin Buka Lapangan Pekerjaan Minimal 200 Orang di Tiap Desa
Presiden Joko Widodo secara menginginkan agar ada pembukaan lapangan pekerjaan minimal 200 orang di tiap desa.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pada sidang kabinet paripurna perdana di tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo secara menginginkan agar ada pembukaan lapangan pekerjaan minimal 200 orang di tiap desa.
“Hari ini Sidang Kabinet Paripurna tentang program pemerintah di tahun 2018 dan Presiden memberikan arahan secara khusus kepada para menteri untuk membuka lapangan kerja pada tingkat desa dan harapannya di setiap desa itu bisa membuka lapangan kerja sampai dengan 200 orang,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Baca: Masih Berduka, Polisi Belum Simpulkan Penyebab Kebakaran
Pramono mengatakan, penyerapan tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepada hanya satu kementerian saja, namun tiap-tiap kementerian diminta Presiden untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan di desa.
“Jadi setiap desa, misalnya dana desa kemudian juga dari menteri PUPR, dari Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan dari Menteri Perhubungan, project-project yang bisa diberikan kesempatan kepada masyarakat pada level di bawah terutama pada tingkat desa, diberikan kesempatan kepada mereka,” kata Pramono.
Pramono menjelaskan, hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.
“Karena pemerintah secara serius ingin menekan unemployment, kemiskinannya juga menurun. Kemarin hasil BPSnya juga apa yang dilakukan pemerintah ini sudah pada langkah yang benar,” kata Pramono.
Agar program ini terimplementasi dengan baik, Pramono mengungkapkan nantinya Presiden tifak hanya akan membahas di tingkat menteri saja, tetapi sampai ke jajaran di bawahnya.
“Kita harapkan nanti mungkin Presiden juga akan mengadakan rapat terbatas pada tingkat terbawah, Presiden menginginkan jangan formalitas di atas tetapi tidak bisa mengimplementasikan di bawah. Ini adalah gerakan betul-betul dibentuk pada tingkat desa,” ucap Pramono.