Rakhmat, Ketua Kelompok Tani Rimba Agro Abadi, Desa Simpur, bercerita hingga saat ini petani kesusahan mengairi. Ini karena lahan mereka yang berada di perbukitan dan tak memiliki embung atau pompa air. Alhasil, petani mengandalkan hujan. Petani 37 tahun ini juga mengatakan, kelompoknya memperoleh lahan seluas 745 hektar. Ratusan hektar tersebut dibagi rata untuk 500-an orang yang berasal dari lima desa. 

"Untuk PS Gunung Jimat meliputi ada lima desa, Desa Mendelem, Desa Beluk, Desa Bulakan, Desa Cikasur dan Desa Simpur. Untuk luasan itu 715 hektar plus ada tambahan di Gunung Jimatnya itu 30 hektar untuk konservasi. (Sistem pengelolaannya bagaimana?) Untuk sementara kita bagi rata per petani mendapat 1,04 hektare," ucapnya.

Demi menyiasati lahan tetap produktif, petani memilah tanaman yang akan ditanam –artinya tergantung pada musim.

Serupa dengan Rakhmat. Nendra, Ketua Kelompok Tani Desa Gongseng juga begitu. Kata dia, sebagian besar dari 182 anggotanya terpaksa meminjam uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau lahan mereka tak menghasilkan di musim kemarau.

Nendra juga bercerita, tiap anggota kelompok taninya mendapat izin pemanfaatan lahan seluas 1 hektar. Meski, mereka agak beruntung karena mendapat bantuan tiga mesin pompa air. Tapi, lantaran lahannya terlalu luas, pompa air itu tak mencukupi.

Dia pun berharap pemerintah tak sekadar meminjami lahan, tapi ikut mendampingi. Khususnya memberi pinjaman modal dan menyiapkan perusahaan rekanan untuk menyalurkan hasil panen mereka. Dengan begitu, harga jual tak ambruk.

Pasalnya, tengkulak yang justru mengambil keuntungan dari kondisi ini dan cita-cita menggerakkan ekonomi petani, takkan terjadi.

"Harapannya kedepannya tentunya dari masyarakat juga bisa dapat dibantu permodalannya karena kami dari dulu masalahnya itu terus. Dulu biasanya minjam ke tengkulak dan sebagaimananya. Jadi semoga nanti dari modal bisa dipinjami dan kemudian dari hasil bisa dijembatani dengan pihak lain dengan harapan harga bisa tetap bisa stabil," ucapnya.