Ia mengimbau KPK DKI juga mengawasi perizinan. Adnan mencontohkan reklamasi Teluk Jakarta yang hingga kini masih dipertanyakan prosesnya.

"Reklamasi itu kan juga jadi wewenang Pemprov yang debatable, yang dulu diskresi kepala daerahnya sangat besar. Itu yang perlu diantisipasi," kata Adnan.

Terakhir, Adnan menyebut kemungkinan kolusi di tubuh Pemprov DKI yang baru berganti kepemimpinan. Akses bekas tim pemenangan terhadap sumber daya di Pemprov DKI juga perlu diperhatikan.

Adnan menyebut tugas-tugas itu nantinya tergantung seberapa luas kewenangan dan akses yang diberikan Gubernur kepada KPK DKI. Terkait anggaran daerah yang cukup besar bagi mereka, Adnan menilai, ini harus dibarengi dengan kerja keras KPK DKI.

"Kalau memang nanti dalam kerjanya bisa menyelamatkan triliunan uang daerah, tentu gaji puluhan juta menjadi kecil artinya," ujarnya.

Soal komposisi orang, Adnan mengatakan, orang-orang itu punya kecakapan yang sudah teruji.

KPK DKI diketuai mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Anggotanya, aktivis LSM HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.

Penulis: Nibras Nada Nailufar
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:   KPK DKI Jakarta, Efektifkah?