Presiden PKS Tegaskan Tak Buat Komitmen dengan Calon Kepala Daerah Terkait Pilpres 2019
"Tidak ada satupun statement (red: pernyataan), mereka harus mendukung calon presiden dari PKS," ujar Sohibul, Kamis (4/1/2017).
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan pihaknya memilih pasangan calon kepala daerah mempertimbangkan dampak terhadap kualitas demokrasi ke depannya.
Ia mengatakan tidak ada satupun kandidat yang diusung harus berkomitmen mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung PKS pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
"Tidak ada satupun statement (red: pernyataan), mereka harus mendukung calon presiden dari PKS," ujar Sohibul, Kamis (4/1/2017).
Baca: Kisah Kakek Dede Tetap Berjualan Bola Bajing di Tengah Serbuan Game Online
Diketahui, PKS hanya mendukung pasangan calon di 135 wilayah pada Pilkada Serentak 2018.
Dari seluruh wilayah tersebut, Sohibul mengatakan hanya 20 persen calon yang terdaftar sebagai kader PKS
"Kita targetkan (menang) enam puluh persen, wilayah mana saja itu, kita lihat perkembangannya. Kita sih berharapnya di wilayah-wilayah utama, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujarnya.
Di Jawa Barat PKS, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), sepakat untuk mengusung kader Partai Gerindra, Mayjend TNI (purn) Sudrajat, sebagai Calon Gubernur, dengan diwakili kader PKS, Ahmad Syaikhu.
Baca: Cerita Abah Juhria 30 Tahun Jualan Pisang, Keringat Bercucuran Tak Terasa Kala Beri Rezeki Cucu
Sementara di Jawa Tengah ketiga partai itu sepakat mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.
Sedangkan di Jawa Timur, PKS belum mengambil keputusan.
Sebelumnya di Jawa Barat PKS sempat berniat mendukung Deddy Mizwar, yang rencanannya akan didampingi oleh Ahmad Syaikhu.
Namun belakangan Deddy Mizwar alias Demiz, memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrat, dan PKS kemudian meninggalkan Demiz yang selama sekitar 4 tahun terakhir mendampingi kader PKS, Ahmad Heryawan, sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.