Forum Internet Internasional, Akses Kebenaran dan Kebohongan

Menyensor konten secara efektif di internet adalah tugas yang sangat besar dan berat.

Di Malaysia, karena pemerintah merasa tidak bisa menyensor maka mereka bertindak langsung. Tahun lalu, beberapa situs berita ditutup setelah mereka melaporkan soal korupsi. Para blogger dan pembangkang anti-pemerintah juga diintimidasi.

Penulis dan aktivis Malaysia, Jac Sm Kee, mengatakan serangan terencana sedang dilancarkan terhadap kebebasan berekspresi secara online. “Ada banyak upaya untuk mengubah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia agar lebih menghukum aktivitas orang secara online.” kata Jac.

Undang-undang itu mengelompokkan komunikasi yang bisa dianggap menyinggung atau menimbulkan gangguan. Tapi sifatnya luas dan terbuka terhadap interpretasi subyektif. Ini bahkan bisa digunakan sebagai senjata politik.

Jac Sm Kee bersama timnya mengembangkan Prinsip Feminis di Internet. Tujuannya mengakhiri diskriminasi dengan menggunakan teknologi.

“Kita membutuhkan aturan soal hak dan kebebasan internet. Kita tidak bisa duduk di sini dan bereaksi terhadap apa pun yang dikatakan pemerintah soal apa yang boleh dan tidak di internet,” jelas Jac.

Jac dan timnya menentang budaya seksisme dan berupaya memujudkan akses internet yang tidak terbatas untuk perempuan dan LGBT.

Masih banyak keraguan kemanakah internet akan membawa kita di masa depan: Haruskah ada tatanan atau anarki? Siapa yang harus memutuskanya, individu atau pemerintah?

“Sebuah tatanan baru perlu diterapkan. Tapi siapa yang mengendalikan tatanan itu? Saya tidak UU bisa melakukannya. Kepercayaan perlu dibangun kembali tapi bagaimana caranya?” kata Maria Ressa.

Satu hal yang disepakati di Forum Internet Stockholm: Akses internet harus diabadikan sebagai hak asasi manusia. Itu berarti semua orang bisa mengakses internet tanpa ada alasan tidak mampu membayar.