Pengamat Sebut Kehilangan Azwar Anas Sebelum Pendaftaran, PDIP Justru Diuntungkan
Pengunduran diri dan pengembalian surat mandat penugasan Bacawagub Azwar Anas ke PDIP, tak sepenuhnya merugikan bagi PDIP.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengunduran diri dan pengembalian surat mandat penugasan Bacawagub Azwar Anas ke PDIP, tak sepenuhnya merugikan bagi PDIP.
Hal ini diungkapkan oleh Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, ketika dihubungi, Rabu (10/1/2018).
Ujang melihat adanya keuntungan dari pengunduran diri Anas, yang isunya mundur akibat beredar foto 'panas' pribadi dirinya di khalayak umum.
Baca: Pesan Haji Lulung ke Ahok: Sebagai Kawan Saya Menasehati, Kalau Itu Terjadi, Saya Ikut Prihatin
"Sesungguhnya menguntungkan PDIP. Karena diawal, yakni sebelum pendaftaran sudah ada berita negatif. Dan sudah mundur," ujar Ujang, kepada Tribunnews.com.
Ia mengatakan dengan kejadian itu, pihak PDIP jadi bisa mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ujang mencontohkan apabila berita negatif tersebut tersebar saat dalam masa kampanye, maka akan sangat merugikan bagi PDIP.
Terkait dengan adanya rumor kampanye hitam atau black campaign yang menyebabkan mundurnya Anas, Ujang menyatakan bahwa itu hal biasa di politik.
"Di politik itu kan sudah biasa. Rumusnya kan bagaimana menaikkan citra diri dan menghancurkan lawan. Ya tentunya ini akan melemahkan PDIP (mundurnya Anas)," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Menurutnya, kampanye hitam akan selalu ada dalam setiap kontestasi politik termasuk dalam Pilkada 2018 mendatang.
Namun yang terpenting, kata Ujang, partai berlambang banteng itu mampu mengantisipasi dan menangkis upaya kampanye hitam tersebut, dan tetap berusaha maju menghadapinya.
"Kita memang tidak setuju dengan kampanye hitam. Tapi (kampanye hitam) akan selalu ada, jadi ya harus dihadapi," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.