Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono mengingatkan sejak dwifungsi ABRI dicabut pada tahun 1999, prajurit TNI tidak boleh lagi berpartisipasi dalam politik praktis.

Ia menegaskan, sampai saat ini, institusi TNI, selalu menjaga agar tidak terseret pollitik praktis.

Baca: Majelis Syuro PKS Putuskan 9 Nama Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Untuk Pilpres 2019

"TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, diantaranya melalui penghapusan peran dwifungsi ABRI," ujar Mulyono dalam sambutannya di acara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah jabatan di lingkungan TNI AD, di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Komitmen tersebut juga akan diuji pada tahun ini, di mana akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 wilayah, serta pendaftaran peserta pemilihan presiden (Pilpres).

Baca: Dalam Waktu 1 Minggu, Partai Hanura Bakal Gelar Munaslub Pilih Ketua Baru

Ia memerintahkan kepada jajarannya untuk terus berusaha yang terbaik demi menjaga netralitas TNI.

Dalam Pilkada tahun ini, seorang pesertanya adalah Letjend TNI Edy Rahmayadi yang hari ini menyerahkan jabatan Pangkostrad kepada Letjend TNI Agus Kriswanto yang sebelumnya menjabat Dankodiklat AD.

Edy Rahmayadi maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara melalui jalur partai.

Baca: Polri Ajukan Pengunduran Diri Tiga Jenderalnya yang Ikut Pilkada Kepada Presiden

Mulyono memahami hal tersebut dan menegaskan bahwa mereka yang ikut pilkada adalah purnawirawan.

"Terkait itu, saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi pilkada 2018, adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasanya. Sebagai WNI tentu mereka juga memiliki hak politik untuk turut dana kontestasi politik," ujarnya.

"Jadi tidak benar kalau pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," katanya.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Bambang Soesatyo Sangat Mumpuni Pimpin DPR

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta para purnawirawan untuk bisa terus mengabdi di manapun bidang baru yang mereka masuki.

Ia menegaskan agar purnawirawan-purnawirawan TNI, terutama di jajaran AD, untuk tidak menarik-narik prajurit aktif untuk berpartisipasi dalam agenda politik praktis.

Hal tersebut penting dilakukan, untuk menjaga netralitas TNI.