Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Batal Diperiksa KPK, Fredrich Yunadi Mengaku Kembung

Pengacara Fredrich Yunadi mengaku tidak jadi diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Batal Diperiksa KPK, Fredrich Yunadi Mengaku Kembung
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2018). Fredrich menjelani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus KTP elektronik. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi mengaku tidak jadi diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fredich merupakan tersangka kasus dugaan merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP pada Setya Novanto,

Padahal sebelumnya menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Fredrich Yunadi sesuai agenda akan diperiksa sebagai tersangka di kasus ini.

Baca: Tangis Haru Pecah Saat Menteri Susi Perbolehkan Nelayan Gunakan Cantrang

Lantaran gagal diperiksa penyidik, Fredrich mengaku mengalami kembung pada perutnya. Ini karena selama menunggu pemeriksaan, dia banyak minum air putih.

"Ya tidak jadi (diperiksa), coba tanya mereka (penyidik). Saya cuman duduk aja, minum air. Duduk minum air perut kembung gitu aja," terang Fredrich, Rabu (17/1/2018) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut terkait dengan komisi pengawas Peradi yang meminta klarifikasi ke KPK terkait kasus yang menimpa dirinya. Fredrich mengklaim seorang advokat tidak bisa diproses pidana saat membela kliennya.

"Advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata selama menjalankan tugasnya dalam itikad baik. Yang bisa menentukan advokat itikad baik itu siapa. Kan namanya dewan kehormatan. Yang melakukan namanya sidang kode etik," ungkapnya.

Fredrich menambahkan apabila nantinya dalam proses persidangan kode etik di Peradi, dirinya terbukti bersalah. Dia akan menghormati keputusan tersebut.

"Peradi kan sudah membuat surat kepada KPK . Beri kesempatan organisasi untuk lakukan sidang kode etik. Kalau saya melanggar kode etik silakan diproses. Kalau tidak minta dihentikan. Karena kami punya imunitas," tegasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Ferdinand Waskita
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas