Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Papua membentuk tim khusus untuk mengawasi kegiatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang beberapa waktu lalu menyandera dua desa di Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, menjelang Pilkada 2018, pihaknya akan menjaga agar KKB ini melakukan intervensi terhadap calon kepala daerah.

Baca: Kode Inisiatif: Mahar Politik Beda Dengan Biaya Saksi

"Kita melakukan antisipasi untuk bagaimana nanti kelompok-kelompok Kriminal Bersenjata melakukan intervensi terhadap calon-calon kepala daerah," ujar Kamal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018).

Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan di Mimika yang pernah menjadi tempat penyanderaan, namun juga di beberapa wilayah lain.

Baca: MUI Sesalkan Putusan MK Terkait Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama E-KTP

"Semuanya ada beberapa titik y adari daerah pegunungan tengah. Dari mimika, kemudian di pegunungan Puncak," tutur mantan Kapolres Halmahera Selatan ini.

Selain itu, polisi juga akan mengawasi distribusi logistik Pilkada.

Kondisi geografis Papua yang dikelilingi gunung juga mendapatkan perhatian khusus bagi aparat untuk melakukan pengamanan.

Baca: Amerika Serikat Potong Dana Bantuan Untuk Palestina Sebesar Rp 870 Miliar

"Bagaimana kita mampu menyelamatkan logistik pemilu (Pilkada) dan perangkat dari penyelenggara pemilu dan itu juga proses dari pelaksanaan pemilu," jelas Kamal.

Seperti diketahui pada tahun ini, 171 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) akan menggelar Pilkada. Berdasarkan analisis Polri ada lima daerah yang dinyatakan rawan konflik.

Papua masuk dalam wilayah rawan. Selain itu daerah lain yang rawan diantaranya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.