Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahar Politik di Pilkada Serentak 2018‎ menjadi salah satu alasan sejumlah pengurus DPD dan DPC Hanura menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta.

Mosi tidak percaya tersebut kemudian berujung pada pemecatan OSO sebagai Ketua Umum melalui Munaslub di Kantor DPP Hanura, Jakarta Timur, Kamis, (18/1/2018).

Soal mahar politik tersebut diakui mantan Ketua DPD Hanura‎ Papua, Yan P Mandenas.

Ia diminta Mahar saat meminta surat rekomendasi untuk maju dalam Pemilihan Bupati Biak Numfor, Papua.

Ia diminta Rp 350 juta per kursi oleh OSO melalui wakil Bendahara Umum Hanura.

‎"Saya bertemu Oso berulang kali meminta kebijakan untuk kader Hanura itu dan juga sebagai pendiri partai kalau bisa tidak dikenakan mahar dari partai supaya saya bisa menggunakan dua kursi Hanura," katanya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis, (18/1/2018).

Namun‎ menurut Yan permintaanya tersebut tidak digubris, sebagai kader ia tetap diminta mahar untuk mendapatkan rekomendasi Hanura di Papua.

Baca: Pemerintah tak Langgar Cagar Budaya Rumah Cimanggis Soal Kampus UIII kata Fajar Pratikto

Padahal ia sudah berkali kali meminta kebijakan kepada OSO.

"Tapi saya tidak diberikan kebijakan itu dalam bentuk lisan dan juga tertulis saya ketemu bicara berkali-kali di rumahnya dan juga di kantor DPD. Yang pertama saya bertemu di gedung Nusantara 2 kemudian saya bertemu di ruangannya sendiri yang ketiga saya ketemu di rumahnya. Tapi tetap saya ketemu bendahara untuk ambil surat keputusan pencalonan saya di Biak itu saya diminta mahar," katanya.

Karena tetap diminta mahar, Yan mengaku kemudian menelpon Sekjen Syarifudin Sudding dan menceritakan semua yang dialaminya tersebut. karena merasa harga dirinya tercoreng karena diminta mahar oleh partainya sendiri, Yan kemudian mengurungkan niatanya maju sebaga calon Bupati Biak Numfor.

"Daripada saya harus harga diri saya lebih baik saya mundur sebagai calon bupati dan akhirnya saya mundur sebagai calon Bupati," katanya.

Kepada wartawan Yan kemudian menunjukan bukti percakapannya dengan wakil Bendahara Umum Papua.

Permintaan tersebut menurutnya dilakukan secara terang-terangan menjelang dikeluarkannya rekomendasi pencalonan.

"Beda dengan dahulu Pak Wiranto. pemimpin partai itu sekarang lihat berapa yang saya hasilkan jadi bupati dan wakil bupati di Papua tanpa mahar bisa maju. Kursi partai gratis kita mau yang seperti itu," pungkasnya.