TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan kecenderungan beberapa pihak yang telah memainkan isu-isu terkait SARA dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.

Meski Damanik menilai bahwa hal tersebut tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia, namun Damanik enggan mengungkapkan lebih jauh, siapa di daerah mana, dan pihak mana yang melakukannya.

Hal tersebut diungkapkan Damanik pada konferensi pers Pernyataan Komnas HAM tentang Tantangan Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia 2018 di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (22/1/2018).

"Sudah mulai kelihatan kita tidak mau menyebutkan yang mana lah. Udah ada kecenderungan memainkan isu-isu primordial, isu-isu keagamaan dalam rangka mobilisasi masyarakat. Ini kan tentu tidak sehat bagi demokrasi kita," kata Damanik.

Damanik mengungkapkan bahwa kedepannya Komnas HAM akan fokus pada praktik ujaran kebencian dan intoleransi terkait pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) serentak 2018.

Meskipun demikian, Damanik juga mengatakan bahwa bukan berarti pihaknya tidak akan melihat pelanggaran-pelanggaran HAM lain.

Baca: Kubu Sudding Desak Menkumham Cabut SK Kubu OSO dan Akui Munaslub Bambu Apus

"Kami akan memfokuskan kepada praktek-praktek ujaran kebencian, intoleransi yang mungkin timbul.
Meskipun yang lain-lain akan tetap kami jadikan acuan, tetapi fokus kita atau angle kita pada isu-isu tertentu yang trendnya meningkat beberapa waktu terakhir dan menjadi penting," ungkap Damanik.

Hal itu dilakukan Komnas HAM salah satunya berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan nuansa SARA.

Maka pada pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia Komnas HAM juga menilai akan muncul potensi penggunaan praktik SARA yang antara lain dengan menggunakan isu agama, putra daerah dan lain sebagainya.