TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Mulai berubahnya janji Presiden RI Joko Widodo terkait 'Menteri rangkap jabatan', mendapatkan beragam tanggapan dari para petinggi partai politik.

Satu diantaranya Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Ia menjelaskan bahwa selama ini partainya tidak berada dalam pemerintahan Jokowi-JK, sehingga tentunya tidak ada keterikatan dengan masalah yang tengah menjadi pembahasan itu.

"Kalau kami PKS, kami tidak terikat dengan masalah ini," ujar Hidayat, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa PKS akan tetap mengawal pemerintahan kabinet Jokowi-JK, termasuk kinerja para menterinya.

"Tapi kami akan terus mengawal apa yang menjadi janji Pak Jokowi, dan apa yang menjadi kinerja Menteri Pak Jokowi," tegas Hidayat.

Baca: Satu Lagi Menteri Jokowi Rangkap Jabatan, PKS: Silakan Masyarakat Nilai Sendiri

Oleh karena itu, Hidayat pun mempersilakan Jokowi dan kabinetnya melakukan apapun, namun ia mengingatkan rakyat akan melakukan penilaian dan menjadikan itu sebagai catatan untuk tahun politik 2019 mendatang, tahun dimana Pemilihan Presiden akan digelar.

"Dan silakan lakukan apapun, rakyat mencatat, publik merencanakan itu, kemudian menjadi tolak ukur di (pemilu) 2019 nanti, siapa yang harus dipilih sebagai calon Presiden," kata Hidayat.

Sebelumnya, perbincangan tentang Menteri rangkap jabatan telah ramai dibahas lantaran Jokowi tetap memepertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, padahal Airlangga telah diangkat menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP.

Kemudian ada pula Sekjen Golkar Idrus Marham yang diangkat Jokowi menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang meletakkan jabatannya lantaran mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada Jawa Timur mendatang.

Namun akhirnya Idrus malah masuk lagi dalam susunan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Jabatan baru Idrus dalam partai berlambang pohon beringin itu adalah sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif DPP Golkar.

Sebelumnya Jokowi pernah menegaskan bahwa Menteri dalam kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan.