TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemendikbud melakukan terobosan dengan mengembangkan berbagai aplikasi di bidang pengelolaan keuangan dalam rangka perbaikan tata kelola kinerja pelaksanaan anggaran.

Salah satunya adalah aplikasi Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (MoLK SIMKeu) berbasis IT, yang mampu mengintegrasikan/menghubungkan 365 satker di lingkungan Kemendikbud, secara online dan real time.

Saat ini, aplikasi MoLK SIMkeu telah terintegrasi langsung dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK) Kementerian Keuangan, yang menyajikan realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan laporan keuangan.

Dalam pengembangannya, saat ini MoLK SIMkeu tidak hanya menyajikan realisasi anggaran, tapi juga telah dapat menampilkan realisasi pencapaian fisik dan laporan keuangan secara online, yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Equitas (LPE).

Dengan memanfaatkan aplikasi MoLK SIMKeu tersebut, pimpinan satker maupun pimpinan unit eselon-1 dapat memonitor dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada unit kerjanya masing-masing.

Aplikasi MoLK SIMKeu tersebut dipamerkan pada Rakor Pengelola Keuangan di lingkungan Kemendikbud, yang dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara, sebanyak 736 orang dari seluruh provinsi, bertempat di hotel Sahid Jakarta dari tanggal 25 hingga 27 Januari 2018.

Rakor tersebut dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhajir Effendi M.AP dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr, Asman Abnur, SE, M.Si.

Baca: Demokrat Meradang Nama SBY Disebut Terlibat Kasus Korupsi e-KTP

Pada Rakor tersebut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) antara Mendikbud dengan seluruh pejabat Eselon 1, yang disaksikan Menteri PAN RB.

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan unit utama di lingkungan kemendikbud dalam melaksanakan program kerjanya sesuai target ouput dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya Mendikbud menyampaikan, bahwa saat ini kemendikbud tidak hanya menargetkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangannya, namun juga mendorong seluruh satker untuk meningkatkan kualitas belanjanya agar lebih baik, akuntabel, dan bermartabat.

Untuk meningkatkan kualitas belanja tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain membangun berbagai aplikasi di bidang pengelolaan keuangan, pelelangan dilaksanakan dengan lebih awal, perencanaan penganggaran disusun dengan lebih matang, monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran lebih ketat, dan efisiensi belanja yang lebih progresif.

Pada tahun anggaran 2017, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,10 persen dari pagu sebesar Rp 37,96 triliun, di atas capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 88,9 persen, bahkan di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01 persen.

Capaian tahun 2017 tersebut merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Kemendikbud.