“Mestinya terintegrasi agar lebih efisien dan memberikan dampak lebih luas,” katanya.

Luthfi menilai dalam jangka pendek dan menengah, infrastruktur kesehatan perlu diprioritaskan dengan didukung peningkatan alokasi dana APBN.

Menurut dia, alokasi sektor kesehatan baru meningkat menjadi 5% dari APBN pada 2016, sebelumnya masih di bawah 3,7%.

“Ini juga perlu usaha keras pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan serta mempercepat pemerataan di daerah,” jelasnya.

Dia menambahkan jangan sampai kejadian serupa terulang di daerah lain yang saat ini memiliki infrastruktur layanan kesehatan yang minim. 

“Bagaimanapun infrastruktur kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah di daerah. Aksi tanggap darurat bisa difokuskan di sana agar koordinasi penanganan dan pemberianbantuan dapat lebih cepat,” ucapnya.

Berbagai kalangan menyoroti peran pemerintah pusat dan daerah yang dinilai kurang cepat mengatasi KLB campak dan gizi buruk yang melanda dua kabupaten di Papua sehingga menyebabkan 100 orang meninggal. 

Lebih disayangkan lagi kebanyakan dari para korban adalah anak-anak.

Di Jakarta, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan sebuah tim untuk segera ke lapangan menyelesaikan masalah ini.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah setempat berperan aktif memeriksa dan mengawasi kondisi kesehatan masyarakatnya sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah dengan cepat.

"Pemda yang dekat selalu memantau, melihat, mengelilingi terus daerah-daerah yang diperkirakan terjangkit penyakit, atau gizi buruk," ujar Jokowi.