TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat di Papua menjadi bukti ketimpangan infrastruktur kesehatan di daerah.

Pemerintah didesak untuk menangani kejadian tersebut secara komprehensif dengan solusi jangka pendek dan menengah yang tepat sasaran, antara lain percepatan pemerataan infrastruktur kesehatan.

Hingga Rabu Minggu lalu (24/1), wabah campak dan gizi buruk yang melanda dua kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Asmat dan Kabupaten Bintang, telah menyebabkan 100 orang meninggal. Kebanyakan dari para korban adalah anak-anak.

“Apa yang terjadi dengan KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, membuka mata kita bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur kesehatan benar-benar terjadi di daerah. Kejadian ini ibarat api dalam sekam yang timbul karena kurangnya perhatian pemerintah di sektor infrastruktur kesehatan,” kata Luthfi Mardiansyah, Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS) di Jakarta, Minggu (28/1).

Dia menilai kejadian ini juga menunjukkan bahwa sektor kesehatan masih belum menjadi fokus utama pemerintah padahal kesehatan merupakan modal untuk pembangunan SDM bangsa.

“Di sini terkesan kontradiktif sekali. Infrastruktur fisik seperti jalan terus digencarkan, tapi sektor kesehatan justru tertinggal. Padahal, sektor kesehatan juga butuh infrastruktur seperti fasilitas layanan kesehatan,” paparnya.

Baca: Korban Campak dan Gizi Buruk di Agats Meningkat, 70 Anak Meninggal

Luthfi menjabarkan berbagai data yang memperlihatkan rendahnya infrastruktur layanan kesehatan di Papua.

Berdasarkan data Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, rasio tempat tidur rumah sakit di Papua masih relatif rendah, sebesar 1,36 per 1.000 penduduk. Jumlah tersebut di bawah Yogyakarta yang telah mencapai 2,94, DKI Jakarta 2,43, dan Sulawesi Utara 2,28.

Selain itu, jumlah rumah sakit di Papua juga tergolong yang terendah se-Indonesia, hanya mencapai 56 rumah sakit (RS), di bawah Sulawesi 205 RS, Kalimantan 153 RS, Sumatera 603 RS, dan Jawa-Bali 1.349 RS,menurut data Kemenkes 2015. 

Karena itu, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan pembangunan infrastruktur kesehatan terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

“Kita lihat, Pak Presiden Jokowi blusukan sampai ke daerah, bangun jalan trans Sumatera dan trans Papua, mestinya diintegrasikan dengan infrastruktur lain seperti infrastruktur kesehatan. Jadi efek berantai dan manfaat yang dihasilkan lebih besar. Jangan hanya jalan saja. Ini mestinya menjadi inisiatif dari para menteri pembantu Presiden, bagaimana menteri kesehatan membangun fasilitas kesehatan, menteri perindustrian membangun kawasan industri, dan lainnya,” paparnya.

Baca: Tak Jauh dari Ibu Kota, di Tangerang Masih Ada Puluhan Anak Alami Gizi Buruk

Luthfi menilai sungguh disayangkan jika Presiden sudah berlari membangun infrastruktur jalan, tapi para menteri pembantunya kurang sigap menindaklanjuti dengan infrastruktur pendukung lainnya seperti fasilitas kesehatan.