TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan warga Asmat untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk.

Mensos menjelaskan penanganan KLB Campak dan gizi buruk di Asmat berlandaskan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Inpres tersebut mengamanatkan kepada Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH), serta sistem perlindungan dan kesejahteraan anak, perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus.

"Setelah penanganan secara tanggap darurat tahap pertama, diperlukan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu terutama dalam rangka pemulihan, perawatan, dan pengembangan kehidupan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat Asmat secara partisipatif agar tumbuh kemandirian dalam jangka panjang," ujar Menteri Sosial Idrus Marham dalam siaran pers humas Direktorat Perlindungan dan Jaminan Kemensos RI, Rabu (31/1/2018).

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membahas tentang kondisi dan tindak lanjut KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Efendi, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Nambise dan unsur terkait dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan Daerah Terpencil, TNI dan Polri.

Mensos mengungkapkan strategi Kementerian Sosial dalam menangani persoalan di Kabupaten Asmat adalah mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal, termasuk adat-istiadat dan kebudayaan. Pengorganisasiannya, lanjut Mensos, akan melibatkan lintas sektor, pusat dan daerah, serta lintas profesi.

"Perlu ditumbuhkan kembali sektor ekonomi kreatif seni ukir Asmat yang sudah popular dan mendunia," papar Idrus.

Selanjutnya, Kementerian Sosial juga terus mendistribusikan logistik dan dipastikan sampai kepada warga Asmat di seluruh distrik. Demikian pula pendampingan petugas kesehatan, Babinsa, Babinpol dan Dinas Sosial, serta Direktorat Perlindungan Korban Bencana Alam (PSKBA) juga terus diintensifkan.

Idrus juga menekankan perlunya penyisiran korban campak dan gizi buruk di seluruh kampung di Kabupaten Asmat, "dalam keadaan korban sudah kronis perlu segera ditangani melalui penanganan medis dan perawatan yang intensif," tandasnya.

Penanggulangan KLB Campak secara mendasar perlu dilakukan dengan peningkatan cakupan, akses, dan kualitas layanan imunisasi, utamanya Imunisasi Campak. Dengan upaya ini munculnya Campak dan KLB Campak dapat dicegah. untuk mensukseskan upaya ini diperlukan infrastruktur, sarana, dan prasarana," terang Idrus.

Selain penguatan imunisasi, faktor risiko Campak pada anak juga harus dilakukan agar tidak muncul gizi buruk yang diperkuat upaya surveilans agar deteksi dini dan respon terhadap muncul dan menyebarnya Campak dapat dicegah.

Lebih lanjut Mensos menyampaikan perlunya perluasan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan PKH agar mencakup seluruh distrik yang membutuhkan.

"Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana prasarana pelayanan publik baru di distrik Agats," ungkapnya

Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi. Upaya konkrit penanganan KLB dan Gizi Buruk perlu dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas.

Tahun 2018, Kementerian Sosial telah merencanakan berbagai program untuk Kabupaten Asmat.

Pertama, papar Idrus, Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dengan nilai bantuan tahun 2018 sebesar Rp. 3,1 Milyar.

Program ini memberikan manfaat untuk perubahan sikap dan perilaku warga asmat yang umumnya masih terbelakang dalam hal adat istiadat dan kehidupan sehari hari.

Kedua, lanjutnya, Program Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan di Distrik Agats sejak tahun 2017, sebanyak 175 KPM telah mendapat bantuan PKH.

Tahun 2018, PKH diperluas kepesertaannya menjadi 391 KPM. Total bantuan PKH sd Tahun 2018 sebesar Rp. 87,5 Juta.

"Untuk Distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM," lanjut Idrus.

Selanjutnya yang Ketiga adalah Program Bantuan Pangan dan Pemberian Makanan Tambahan selama 1000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita.

"Kemudian ada program Fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana dan Penguatan Kearifan Lokal agar mitigasi bencana, layanan tanggap darurat dan mobilisasi bantuan sosial dapat terlaksana secara efektif," pungkas Idrus.