Ilmu Otak Atik Gathuk
Sementara itu, penasihat Hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menilai, langkah panitia lelang proyek e-KTP merupakan suatu kebijakan, meski tidak mengikuti rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca: Siswa Penganiaya Guru Itu Dijuluki Pendekar oleh Teman-temannya

Menurut Maqdir menjadi sangat janggal bila akhirnya KPK memasukkan persoalan tersebut ke dalam ranah hukum pidana korupsi.

"Ini pilihan kebijakan, mestinya tidak bisa dijadikan alasan untuk mempidanakan Pak SN," ujar Maqdir saat dikonfirmasi.

Menurut Maqdir, pilihan kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Kemendagri selaku pemilik proyek.

Justru, Maqdir mencurigai karena saran LKPP yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo tak diikuti, akhirnya dipermasalahkan saat menjadi Ketua KPK.

"Terhadap pilihan kebijakan pengadaan ikut saran LKPK atau tidak, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak SN," kata Maqdir.

Menurut dia, proyek pengadaan e-KTP sepenuhnya kebijakan eksekutif.

Masalahnya sekarang dikesankan seolah-olah bila kebijakan mengenai penganggaran dan pengadaan di Kemendagri diintervensi Setya Novanto.

"Pak SN dikatakan sebagai bosnya Andi bersama-sama dengan Andi mengaturnya. Ini kan pakai ilmu otak atik gathuk," jelas Maqdir.

Diberitakan sebelumnya, eks staf Wakil Presiden, Sofyan Djalil pernah meminta LKPP dan Kemendagri tak berselisih di media mengenai proyek e-KTP.

Hal itu dikatakan pejabat LKPP Setya Budi Arijanta saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

"Waktu itu rapat di Kantor Wapres, Pak Sofyan Djalil yang memimpin rapat itu minta agar tidak ribut-ribut di media soal e-KTP," kata Setya Budi.

Baca: Ketika Istri Zumi Zola Galau: Maaf Keluarga Kami Sudah Kaya dari Kakek Kami