Laporan Reporter kontan, Anggar Septiadi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudistira mengimbau Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah koordinasi antar kementerian yang masih kerap menerbitkan kebijakan yang tak sinkron.

Sebab kata Bhima, persoalan tersebut sejatinya telah diatur dalam Inpres 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan.

"Melalui Inpres tersebut Permasalahan koordinasi harus selesai di level Rapat Terbatas atau dalam hal ini di bawah Menko Perekonomian," katanya saat dihubungi KONTAN, Senin (5/2/2018).

Masalah inkoordinasi ini paling anyar misalnya muncul dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang membuka izin impor jagung menjelang panen.

Baca: Penyidik KPK Rasakan Hal-hal Ganjil Saat Geledah Vila Mewah Zumi Zola di Tanjung Jabung Timur

Sementara di lain sisi Kementerian Pertanian menyayangkan terbitnya izin impor tersebut. Alasannya dapat merusak harga di pasar, terlebih menjelang panen.

Baca: Kisah Manto Mengevakuasi Tukinem, Istrinya yang Sedang Sakit Saat Banjir Menerjang Pejaten Timur

Soal ini kata Bhima perlu pula sinkronisasi di tingkat pendataan. Sebab miss data antar kementerian ini yang kerap jadi pemicu seteru antar kementerian.

"Misalnya kementerian perdagangan ingin harga di pasar stabil, sementara Kementan ingin swasembada tercapai. Ini sering kontradiktif sehingga kebijakan yang keluar tidak sinkron," sambungnya.

Oleh karenanya, ia menilai Presiden harus turun tangan sejak awal untuk memastikan sumber pendataan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi sebelum ambil langkah impor Presiden harus turun tangan untuk satukan data pangan di bawah BPS. Semua stok jagung di gudang maupun di petani perlu didata ulang," papar Bhima.