Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) mendesak kepada segenap aparat keamanan agar bisa mengusut tuntas kasus penyerangan peribadatan misa di Gereja St Lidwina Bedog, Yogyakarta, Minggu (11/2/2018) pagi ini.

Bahkan Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik KAS, Romo FX Endra Wijayanto, Pr mendesak Kepolisian menyelidikinya sampai ke akar-akarnya serta membawanya ke muka pengadilan agar mendapat hukuman yang setimpal.

"Mendesak agar aparat tidak mempetieskan dan mendiamkannya begitu saja sebagaimana telah terjadi di berbagai kasus kekerasan serupa yang lain," ujar Rm FX Endra Wijayanto dalam pernyataan sikap Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) yang diterima wartawan, Minggu (11/2/2018).

Karena peristiwa kekerasan itu terjadi di saat perayaan ekaristi ini. Ekaristi adalah perayaan puncak dalam Gereja Katolik.

Perayaan ini adalah perayaan ibadat internal Gereja Katolik. Di dalamnya segenap umat merayakan karya penyelamatan Kristus sendiri.

Di situ Gereja Katolik bersyukur, mempelajari kitab suci, dan yang paling utama mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri melalui komuni suci.

Baca: Kakak Beradik Aris dan Mira Langsung Pingsan Saksikan Pemakaman Ibunya di TPU Legoso

Baca: Fakta Baru Laka Maut di Tanjakan Emen: Sopir Sempat Keluhkan Rem Bus

Ia juga mendesak agar aparat keamanan bersikap proaktif dan bertindak tegas mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi sehingga bisa mencegah terulangnya kasus serupa di tempat lain.

Lebih lanjut ia mendesak agar aparat keamanan tidak hanya mencegah gangguan keamanan tetapi turut berjuang menjaga hak hak dasar sebagai warga negara Republik Indonesia
tanpa kecuali.

Pun guna ditegakkannya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan memberikan jaminan perlindungan yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah, perlindungan hak-hak asasi manusia.

Gereja Katolik KAS berharap kepada segenap aparat sipil negara dan penyelenggara pelayanan publik di berbagai lini agar segera melakukan langkah cepat menciptakan sistem yang efektif agar
kasus-kasus serupa tidak terjadi.

Selain itu, juga secara aktif turut berjuang menjaga ditegakkannya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan memberikan jaminan perlindungan yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah, perlindungan hak-hak asasi manusia, serta hak hak dasar sebagai warga negara Republik Indonesia tanpa kecuali.