Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Wujudkan Kedaulatan Pangan
Pertama, harga sembako terjangkau, rakyat berhak mendapatkan harga yang lebih terjamin.
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar mendukung langkah pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan.
Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya meminta agar berbagai hambatan segera diatasi.
Baca: Agun Ungkap Pernah Minta jabatan Sebagai Ketua Komisi kepada Setya Novanto
"Kami mendorong dan mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Kami meminta untuk mencari solusi apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan kedaulatan pangan," kata Agus Gumiwang dalam seminar bertajuk "Kemandirian Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat".
Agus menuturkan terdapat solusi dalam permasalahan kedaulatan pangan.
Contohnya, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian memperbaiki fasilitas irigasi yang selama ini menjadi hambatan dalam proses panen.
Baca: PDIP Akan Fokus Pada Penguatan Kepemimpinan Emiliana Nomleni
Selain itu, kata Agus, dibutuhkan keseragaman data mengenai stok pangan nasional.
Sehingga, dalam era digital saat ini, data pangan antarkementerian atau lembaga berbeda karena bisa menghambat proses kemandirian pangan.
"Misalnya ada masalah dari manusia yang bisa dicarikan solusi namun ada juga yang tidak bisa seperti cuaca karena di luar kontrol kita," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (12/2/2018).
Agus mengungkapkan seminar yang digagas FPG ingin memberikan gambaran kepada semua pihak agar mengetahui situasi dan kondisi keberadaan pasokan logistik terkait stabilitas harga pangan khususnya beras.
"Karena itu tidak elok dan tidak bijak kalau kita pertentangkan hal berkaitan dengan stabilitas beras karena keduanya hal yang saling bersinergi dan didukung sehingga tidak boleh dipertentangkan," katanya.
Diketahui, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto telah menetapkan tiga program pro-rakyat yang akan diusung partai tersebut.
Pertama, harga sembako terjangkau, rakyat berhak mendapatkan harga yang lebih terjamin.
Kedua adalah perluas lapangan pekerjaan karena Indonesia maju jika masyarakat bekerja.
Ketiga adalah tersedia rumah dengan akses dan harga terjangkau.