TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Wahid Foundation (WF), Yenny Wahid mengutuk setiap tindakan kekerasan dan intimidasi kepada siapapun dan atas dasar apapun.

Kekerasan semacam ini, kata Yenny, harus dinyatakan bukanlah kondisi yang mewakili wajah masyarakat umum Indonesia.

"Kami mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kajian sekaligus penerapan langkah sistem deteksi dini (early warning system) agar kasus-kasus serupa berkurang dan dapat dilakukan langkah-langkah antisipasitif," ujar Yenny, dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2018).

Baca: JK Dinilai Sosok Paling Aman untuk Dampingi Jokowi di Pilpres 2019?

Menurutnya, langkah ini dapat dilakukan melalui deteksi dini kasus-kasus intoleransi, termasuk ujaran kebencian, yang kemungkinan bakal meningkat jelang dan selama masa-masa pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

Ia juga mendukung Polri untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan penganiayaan KH Umar Basri dan penyerangan Gereja Santa Lidwina Sleman, Yogyakarta dan Biksu Mulyanto di Legok, Tangerang, Banten.

Di sisi lain, Yenny turut mengapresiasi kesigapan ormas-ormas keagamaan, yang kompak menyerukan kepada masing-masing umatnya untuk tidak terprovokasi dan justru mendorong agar proses hukum dikedepankan.

"Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia makin dewasa dan matang dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wahid Foundation berharap agar Kemenkominfo dan perusahaan-perusahaan media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, memantau kasus-kasus hoax dan berita palsu atas tiga kasus tersebut.

"Ada berita terkait tiga kasus itu yang sengaja ditujukan untuk dapat memanaskan situasi di masyarakat," pungkasnya.