TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Kosgoro membentuk tim pemantau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.

Tim bertugas memantau proses pelaksanaan pilkada bebas dari politik uang serta penyebaran ujaran kebencian bermuatan SARA dan kabar bohong.

"Tim pemantau Pilkada 2018 ini untuk mengawasi pelaksanaan pilkada agar bermartabat, bebas dari politik uang, diskriminasi bermuatan SARA dan memantau pemenuhan hak memilih seluruh lapisan rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi di Wisma Mas Isman, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (21/02/2018) siang.

Gerakan Mahasiswa Kosgoro akan memantau pelaksanaan pilkada di 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota, terutama di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua.

“Gema Kosgoro akan membuka posko pengaduan di masing-masing sekretariat Gema Kosgoro provinsi dan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum setempat dan bekerjasama dengan Panwas dan Polri,” kata Untung.

Baca: Madrasah Antikorupsi: Ketua MK Baiknya Mengundurkan Diri Sebelum Pilkada 2018

Gema Kosgoro juga akan memberikan porsi pendidikan politik terkait pemilu melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, workshop, seminar, dan FGD dan pemantauan lapangan kepada pihak yang terlibat.

“Warga yang merasa pada pelaksanaan pilkada terjadi pelanggaran Pilkada bisa mengadu ke tim pemantau,” kata Untung.