Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Median mencatat Presiden Joko Widodo masih memiliki basis suara yang lemah di kawasan luar Pulau Jawa.

Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun dalam rilis hasil survei “Lampu Kuning Jokowi dan Pergerakan Suara Penantang” yang dilakukan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).

Dari data yang disajikan Median 73,2 persen pemilih luar Jawa menginginkan pemimpin alternatif selain Jokowi.

Jokowi sendiri hanya mengumpulkan suara 26,8 persen.

Sementara 73,2 persen suara yang menginginkan Jokowi diganti tersebar ke beberapa sosok lain yaitu Prabowo Subianto (24,4 persen); Anies Baswedan (6,1 persen); Gatot Nurmantyo (4,7 persen); dan Agus Harimurti Yudhoyono (2,7 persen).

Sedangkan untuk pemilih di dalam Pulau Jawa sebagian besar memilih Jokowi yaitu dengan suara 41,3 persen jauh mengalahkan suara Prabowo Subianto (18,7 persen); Gatot Nurmantyo (6,1 persen); Anies Baswedan (3,2 persen); dan AHY (2,1 persen).

Rico mengatakan data itu bisa menjadi lampu kuning bagi Jokowi lantaran prioritas pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan tujuan pemerataan perekonomian tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat kepada Jokowi.

Baca: Survei Median Sebut Jokowi Kalah Popular dari Prabowo di Media Sosial

“Sehingga bisa dikatakan fokus Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa tidak berbanding lurus dengan masalah yang ada dan itu menyakiti elektabilitas Jokowi,” terangnya.

Rico juga menjelaskan bahwa Median menemukan kemungkinan yang membuat pemilih di luar Pulau Jawa masih enggan memilih Jokowi.

Median mencatat bahwa masyarakat yang tidak setuju bangsa Indonesia sedang menuju ke arah lebih baik mengalami peningkatan dari 29,4 persen di bulan Oktober 2017 menjadi 32,6 persen di Februari 2018.

“Bahkan masyarakat yang menilai pemerintahan Jokowi tidak mampu mengatasi masalah ekonomi juga meningkat dari 36,2 persen menjadi 37,9 persen,” terangnya.

Median juga mengumpulkan survei bahwa lima hal teratas yang dinilai menjadi kelemahan pemerintahan Jokowi adalah di bidang ekonomi yaitu kesenjangan ekonomi (15,6 persen), harga kebutuhan pokok yang tinggi (13,1 persen), masalah korupsi (10,1 persen), tarif listrik tinggi (9,7 persen), dan dominasi suatu ras terhadap ekonomi Indonesia (8,5 persen).