Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menyampaikan, agar akselerasi pembangunan Papua Barat meningkat secara progresif, dibutuhkan pembenahan seluruh aspek serta perencanaan yang lengkap di bidang insfrastruktur kesehatan dan tenaga kerja.

Namun, menurut Syamsul, penyerapan anggaran menjadi kendala dalam pembenahan pembangunan di Papua Barat.

“Jika daya serap daerah sangat rendah, banyak besaran anggaran turun. Sehingga, masalah-masalah ini harus dibenahi agar pembangunan di Papua Barat lebih baik,” tegas Syamsul saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (1/3/2018).

Diketahui, lambatnya penyerapan anggaran di daerah menjadi permasalahan krusial, karena berdampak pada percepatan pembangunan yang berlangsung.

Di sisi lain, saat ini, pembangunan di beberapa daerah sangat sulit karena keterbatasan akses. Dengan tidak terserapnya APBD, maka akan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah.

Pertemuan Tim Kunker Komisi IX dengan Pemprov Papua Barat digelar di Kantor Gubernur, dengan dihadiri kepala Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan POM, Kepala BKKBN dan Kepala BP3TKI serta direktur RSUD Manokwari.

Komisi IX menginventarisasi persoalan-persoalan di Papua Barat yang ada, poin pertemuan nantinya menjadi rumusan dalam rapat bersama dengan Pemerintah.

Tim Kunker Komisi IX ingin menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN di Provinsi Papua barat.

Kunjungan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna melihat perkembangan pembangunan kesehatan, kependudukan, tenagakerjaan dan BPOM. Komisi IX juga memonitor pelaksanaan dan program kementrian serta lembaga negara yang menjadi mitra kerja Komisi IX. (*)