Laporan Reporter Warta Kota, Feryanto Hadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) mengeluarkan pernyataan terkait polemik yang makin berkembang terkait kehadiran Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan di Rakernas PDI Perjuangan di Denpasar beberapa waktu lalu.

Wawan Purwanto, Direktur Komunikasi dan Informasi BIN mengatakan kehadiran Budi Gunawan ke acara tersebut adalah hal biasa yang tidak perlu dipersoalkan.

"Kepala BIN hadir di Rakernas PDIP adalah karena undangan, hal itu biasa terjadi di partai-partai lain, dimana saat ada acara Rakernas partai juga mengundang pejabat publik," ujar Wawan saat menggelar jumpa pers di Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/3/2018).

Ia menambahkan, tidak ada unsur keberpihakan atau kedekatan seperti yang dituduhkan sejumlah pihak.

Kehadiran Budi Gunawan di acara tersebut, menurutnya, tidak lantas mempengaruhi demokratis atau tidaknya sebuah perhelatan Pemilu.

Baca: Bangkai Harimau Ini Digantung Warga Setelah Berkeliaran Mendekati Sekolah di Madina

Baca: Bawaslu Loloskan Partai Bulan Bintang ke Pemilu 2019, Yusril Siap Melawan Jika KPU Banding

"Pemilu tetap demokratis, sudah ada aturan main yang diterapkan oleh KPU dan Bawaslu. Mendatangi sebuah undangan adalah wajib guna menghargai siapa pengundangnya, kecuali jika berhalangan maka dapat diwakilkan."

Demikian juga kehadiran Kepala BIN ke Rakernas PDIP secara terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum termasuk wartawan.

"Sebab Kepala BIN hadir atas undangan resmi, bukan kegiatan tertutup," ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran Budi Gunawan di acara PDIP itu tidak ada kaitannya dengan politik.

Kata dia, kehadiran seorang pejabat publik dalam suatu undangan tidak lantas dikaitkan secara tendensius ada keberpihakan pada partai tertentu.

Sebab, ;anjutnya, pejabat publik tetap harus professional antara menempatkan diri selaku undangan atas nama pejabat secara formal.

"Banyak pejabat yang tetap menjabat meskipun dalam posisi pengurus partai, ada juga yang non aktif. Kepala BIN bukan pengurus partai, kehadiran dalam perhelatan resmi sebagai undangan sebaiknya tidak perlu dipolitisasi sebagai sebuah sikap keberpihakan atau ketidaknetralan jelang pemilu," terangnya.

Masih kata dia, dalam menjalankan tugasnya, Kepala BIN, harus dekat dengan siapapun, dengan ormas, OKP, Parpol dan masyarakat lapis manapun guna menjadi pelindung dan sekaligus bermitra dengan siapapun guna memperoleh informasi valid dari lini terbawah sehingga mampu mengamankan negara ini dari berbagai ancaman.

"Kepala BIN harus turun ke bawah, jemput bola. Tidak hanya di belakang meja, tetapi harus berbaur dengan semua lapisan, sehingga ada sinergitas dan kedekatan dengan berbagai elemen termasuk parpol," kata dia.