Gus Choi: NasDem Dukung Langkah KPK, Jangan Sampai Rakyat Pilih Pemimpin Busuk
Partai NasDem mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.
Hal itu disampaikan Politikus NasDem Effendy Choirie kepada Tribunnews.com, Selasa (6/3/2018).
"Seluruh langkah KPK kita dukung. Jangan sampai rakyat memilih politisi dan pemimpin busuk," ujar Gus Choi demikian sapaan mantan anggota DPR RI ini.
Baca: Usai Penetapan Peserta Pemilu, Yusril Tunaikan Nazar Kunjungi Masjid Luar Batang
Baca: Daripada Capres Tunggal, Yusril: PBB Pilih Kampanyekan Kotak Kosong
Baca: Nomor 19, Yusril Harap PBB Dapat 9 Persen Suara
Baca: Istri Anggota DPR Kunjungi Korban Banjir dan Tanah Longsor di Puncak Bogor
Gus Choi menegaskan, rakyat harus memilih pemimpin yang punya integritas, moralitas yang tinggi dan bekerja untuk mewujudkan hajat hidup rakyat. Bukan sebaliknya, pemimpin yang koruptif.
Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut terdapat 90 persen dari beberapa peserta pilkada yang ada saat ini akan menjadi tersangka di KPK.
"Sembilan puluh persen dari beberapa peserta ya. Bukan dari semua peserta pilkada. Hanya beberapa saja, seperti petahana atau yang anggota keluarganya ikut maju," kata Agus Rahardjo dalam sambutannya di Rakernis Bareskrim Mabes Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Dirinya tidak menyebut berapa banyak total pasti calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka di KPK. Namun, Agus menguraikan, sebagian besar calon ikut bertarung di pulau Jawa dan Sumatera.
"Lebih banyak di Pilkada di Jawa dan Sumatera. Ada sebagian di Kalimantan," ungkapnya.
Agus berharap nantinya, KPK dapat mengumumkan lebih awal status tersangka kepada para calon kepala daerah yang diduga tersangkut kasus korupsi. Kalau bisa, kata Agus, sebelum pemilihan berlangsung.
"Supaya masyarakat mengerti kalau dia terkena kasus korupsi. Sehingga, tidak perlu dipilih dan masyarakat tidak kecewa atas pilihannya nanti," ucap Agus.(*)