Kali Ciliwung Dinormalisasi, Dailami Firdaus Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Bersama
Anggota DPD RI Prof Dailami Firdaus sangat mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta normalisasi Kali Ciliwung.
Editor: Content Writer
Kali Ci Liwung atau yang biasa ditulis Ciliwing, adalah salah satu sungai terpenting di Tatar Pasundan, Pulau Jawa, terutama karena melalui wilayah ibukota DKI Jakarta. Kali Ciliwung memiliki sejarah yang luar biasa, cadas-cadasnya memiliki sejarah, bahkan terdapat lokasi-lokasi ditemukannya artefak yang bernilai sejarah tinggi.
Sayangnya, keadaan kali Ciliwung kini dalam keadaan yang mengenaskan, kotor dan penuh dengan sampah yang akhirnya berujung menyebabkan banjir di berbagai titik di aliran kalinya dan bahkan menimbulkan bajir tahunan di wilayah hilirnya.
Mengingat keadaan ini, anggota DPD RI Prof Dailami Firdaus sangat mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang berencana melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung. Menurut Prof Dailami, program ini sangat positif.
“Sebagai anggota DPD RI asal Jakarta saya sangat mendukung program normalisasi dilanjutkan kembali,” kata Prof Dailami seperti keterangan disampaikan pada wartawan, Selasa (6/3/2018).
“Terutama bila kita melihat kejadian banjir yang belum lama ini terjadi di ibukota, dengan normalisasi diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut,” sambung Prof Dailami.
Salah satu penyebab kotornya kali ini adalah akibat banyaknya yang membuang sampah sembarangan, baik ke kali dan di sembarang tempat. Untuk itu, ia mengajak warga DKI bergotong royong menjaga lingkungannya masing-masing dari penyebab banjir.
“Namun kita juga harus memahami bahwasannya banjir terjadi juga bukan hanya akibat luapan Ciliwung, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di Kali pun menjadi masalah yang harus dicarikan solusi yang tepat,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mengusulkan kepada Pemrov DKI dalam proses pengerjaan normalisasi Ciliwung untuk mengedepankan komunikasi konstruktif dan edukatif. Porf Dailami tak ingin ada pemaksaan yang berujung pada bentrok dengan masyarakat seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.
“Hak-hak masyarakat harus terselesaikan, misalkan proses pembayaran untuk pembebasan lahan warga harus diganti untung. Jangan sampai pembebasan lahan warga menjadi masalah kembali yaitu adanya warga yang tidak memiliki tempat tinggal, atau yang saya dengar langsung dari masyarakat adalah banyak lahan warga yang belum dibayarkan namun sudah dibangun oleh pihak pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, dalam proses pelaksanaan normalisasi pun tidak harus selalu betonisasi, karena dibeberapa wilayah justru potensi Ciliwung sangatlah luar biasa dan indah. Bahkan, lanjutnya, potensi Ciliwung bisa dijadikan destinasi wisata alam yang tentu menjadi lokasi hiburan warga Jakarta sendiri.
“Mengembalikan Ciliwung kepada aslinya. Di mana ada pepohonan asli pinggir kali yang memiliki fungsi sebagai penahan air dan air dapat diserap serta pepohonan dan tanaman tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dijadikan Urban Farming,” papar Prif Dailami. (*)