TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut 90 persen dari beberapa peserta pilkada serentak 2018 akan ditetapkan menjadi tersangka, membuat kaget sejumlah politisi.

Banyak politisi yang menyayangkan pernyataan tersebut keluar 'terlalu dini' dari mulut seorang Ketua KPK.

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengaku prihatin jika memang hal tersebut benar akan terjadi.

"Saya kira kita prihatin dengan fakta tersebut," ujar Baidowi, dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Selasa (6/3/2018).

Baca: ICW Kritisi Pernyataan Ketua KPK Terkait 90 Persen Calon Kepala Daerah Akan Jadi Tersangka

Kendati demikian, ia menilai pernyataan tersebut seharusnya tidak perlu disampaikan saat ini.

Baidowi menganggap pernyataan yang disampaikan Agus kurang bagus lantaran bisa menimbulkan keresahan publik.

"Namun, tidak elok juga pimpinan KPK tersebut menyampaikan ke publik sekarang, karena bisa menimbulkan kecurigaan dan keresahan," kata Baidowi.

Anggota Komisi II DPR RI itu pun kemudian menyarankan agar komisi anti rasuah itu langsung menindak tegas peserta pilkada yang mereka curigai.

Bukan membocorkan informasi yang membuat publik resah.

"Seharusnya kalau memang terbukti, tak perlu diumbar, langsung disidik saja," tegas Baidowi.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut 90 persen dari beberapa peserta pilkada akan berubah status menjadi tersangka KPK.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rakernas Bareskrim Mabes Polri yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).

Namun Agus enggan menyebutkan jumlah total calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka itu.

Ia hanya membocorkan, sebagian besar merupakan calon yang ikut dalam kontestasi di Pulau Jawa dan Sumatra.

"Lebih banyak di Pilkada di Jawa dan Sumatra, ada sebagian di Kalimantan," kata Agus.

Agus pun berharap lembaga yang dipimpinnya itu segera mengumumkan status tersangka terhadap calon kepala daerah yang diduga terkait kasus korupsi.

Bahkan jika memungkinkan, sebelum pemilihan tersebut berlangsung.