Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan masjid harus kembali pada fitrahnya sebagai tempat beribadah.

Syafruddin mengingatkan dan mengimbau masyarakat agar memisahkan masjid sebagai tempat ibadah dengan masjid sebagai urusan politik.

"Masyarakat harus memisahkan masjid sebagai tempat ibadah dengan urusan politik," ujar Syafruddin di Aula A.H.Nasution di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Baca: Tarif PPh Final UMKM Diturunkan, Soal Itu Presiden Jokowi Tawar-Menawar dengan Menteri Keuangan

Baca: Presiden Dorong DPR Rampungkan Pembahasan RUU Kewirausahaan

Baca: Pengusaha Muda Diminta Buka Peluang Baru Dunia Usaha, Presiden Jokowi Jadikan Warunk Upnormal Contoh

Baca: Tiga Skenario Pilpres 2019 versi Eks Wakil Ketua DPR, yang Kedua Kemungkinannya Kecil

"Masjid bukan tempat kampanye. Meskipun kita menyadari pernah terjadi di atas mimbar masjid, disadari atau tidak disadari terjadi. Saking semangatnya, ada ucapan-ucapan dari mimbar masjid dijadikan arena politisasi," lanjutnya.

Namun demikian, ia meminta masyarakat Indonesia bersyukur, terutama umat Islam. Sebab, di dunia ini, Indonesia adalah satu dari dua negara, di mana masjidnya tidak dikontrol oleh Pemerintah.

"Hanya di Pakistan dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia patut bersyukur, khususnya umat islam, bahwa dengan tanpa dikontrol pemerintah, tanpa dikendalikan, tanpa diatur, tanpa dibiayai, masjid bisa sejahtera," kata jenderal bintang tiga itu.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Waketum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, mengatakan keberadaan masjid di Indonesia tak bisa dipisahkan dari kehidupan demokrasi.

Masjid baginya memiliki peran penting untuk mendewasakan demokrasi di RI.

"Apa yang jadi fokus dialog kita, peran masjid, mubalig, dan politikus muslim, ketiganya bukan untuk dibenturkan. Masjid punya peran penting dalam kehidupan demokrasi," pungkasnya.(*)