TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menjelaskan ada dua jabatan penting di KPK yang segera harus terisi, yakni Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK.

Jabatan Deputi Penindakan KPK kosong setelah ditinggalkan Irjen Heru Winarko, yang diangkat menjadi Kepala BNN.

Sementara, posisi Dirdik bakal kosong karena Brigjen Aris Budiman mendapat promosi dari Polri.

Menurutnya, lembaga KPK membutuhkan sosok yang luar biasa untuk mengisi dua jabatan penting tersebut.

Sebab, kedua jabatan itu merupakan posisi yang sentral atau jantung dalam pemberantasan korupsi di KPK.

Posisi Deputi Penindakan ini strategis di KPK karena menjadi jantung utama pemberantasan korupsi.

Nantinya pemegang jabatan ini membawahi 93 penyidik, 193 penyelidik, dan 95 jaksa penuntut umum KPK.

"Kami juga ingatkan, kami membutuhkan orang yang luar biasa untuk posisi Deputi Penindakan dan Direktur (Penyidikan) tersebut. Karena ini posisi yang cukup sentral sebagai tugas utama dari KPK," ujar Febri.

Baca: Permainan Kartu Remi Berujung Duel, Tubuh Ketut Ngarta Bersimbah Darah

Ia mengatakan sejauh ini pihaknya telah menerima tiga nama dari Polri dan tujuh nama dari Kejaksaan Agung yang diusulkan untuk mengikuti lelang terbuka jabatan Deputi Penindakan KPK.

Polri juga mengirimkan tiga nama yang diusulkan dan dipilih untuk menggantikan Aris Budiman sebagai Direktur Penyidikan KPK.

Selain meminta usulan nama-nama dari Polri dan Kejaksaan Agung, KPK juga membuka pendaftaran untuk calon dari internal untuk mengikuti lelang jabatan Deputi Penindakan dan Dirdik KPK.

Namun, Febri belum bisa menyebutkan jumlah pegawai KPK yang mendaftar untuk lelang dan seleksi Deputi Penindakan dan Dirdik KPK.

"Secara internal, proses pendaftaran sedang dilakukan juga untuk dua posisi tersebut," ujar Febri.

Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan, pihaknya telah mengirimkan tujuh nama jaksa madya ke KPK untuk mengikuti lelang jabatan Deputi Penindakan.

Baca: Kronologis Tertembaknya Dua Warga saat Eksekusi 14 Rumah di Kampung Batusaraung

Dia memastikan ketujuh jaksa tersebut dijamin profesionalitasnya.

"Kami sudah berikan nama-namanya. Mereka adalah jaksa-jaksa yang berpengalaman, di antaranya pernah menjadi Kajati. Pastinya berkompeten, siapapun yang kami kirim kesana sudah kami jamin profesionalitasnya," ujarnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad juga memastikan ketujuh nama yang diajukan itu memiliki kapabilitas untuk menjadi Deputi Penindakan KPK, termasuk rekam jejak penanganan kasus tindak pidana korupsi besar.

Meski begitu, Noor belum bersedia menyebutkan ketujuh nama tersebut.

"Itu orang-orang yang punya kapabilitas untuk jabatan itu," kata dia.

Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan pihaknya telah mengirimkan tiga nama untuk mengikuti seleksi maupun lelang jabatan Deputi Penindakan KPK.

Baca: Cak Percil Sempat Mbanyol 20 Menit Sebelum Dipenjara di Lai Chi Kok Hong Kong

Ketiga orang tersebut adalah Kapolda NTB, Brigjen Firli; Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Bareskrim Polri, Brigjen Toni Harmanto; dan Pamen SSDM Polri Penugasaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Brigjen Abdul Hasyim Gani.

Syafruddin mengatakan, ketiga nama yang diusulkan berpengalaman dalam penanganan kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundring serta mempunyai keahlian di bidang reserse dan investigasi dengan kualifikasi The Federal Bureau of Investigation (FBI).

Meski begitu, Syafruddin menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KPK untuk menyeleksi atau menyertakan ketiganya mengikuti proses lelang jabatan Deputi Penindakan KPK.

"Tapi itu terserah, itu bukan domainnya kita (Polri). Mau dipakai atau tidak, nggak ada masalah," ujar Syafruddin. (Tribun Network/tim/coz)