Strategi BNPT Cegah Ancaman Terorisme di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019
"Kami melakukan monitoring dengan Kemendagri. Kami akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hingga tingkat kecamatan."
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan pihaknya masih terus melakukan monitor terhadap adanya tindak pidana terorisme yang menyasar pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Suhardi Alius mengatakan BNPT menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Suhardi Alius dan Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri baru saja melaksanakan penandatanganan kesepahaman dalam hal penanggulangan terorisme di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018) pagi.
"Kami melakukan monitoring dengan Kemendagri. Kami akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) hingga tingkat kecamatan," kata Suhardi Alius.
"Selain itu ada Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) yang akan ikut melakukan monitor. Itu usaha kami supaya pesta demokrasi tersebut berjalan lancar," ungkap Suhardi Alius.
Kemudian Suhardi juga memaparkan bahwa upaya memonitor dan memberikan layanan kependudukan kepada eks narapidana terorisme juga masuk dalam upaya bersama BNPT dan Kemendagri untuk mencegah kembali adanya tindak pidana terorisme terutama menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
Baca: KPK Amankan Hakim dan Panitera PN Tangerang dalam Operasi Tangkap Tangan
Baca: Penerimaan Sopir Baru Taksi Online Ditutup Sementara, Luhut Khawatir Mereka Tak Bisa Bayar Cicilan
Suhardi memaparkan bahwa dalam penandatanganan MoU itu terdapat kesepakatan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pemantauan dan pelayanan catatan kependudukan dalam rangka pembinaan kembali ke masyarakat.
"Saat kembali ke masyarakat kami akan dorong pemda untuk pantau para eks napiter ini tinggal di mana, tinggal dengan siapa, dan beri layanan seperti catatan kependudukan sebagai atensi khusus supaya tidak terulang penyebaran paham radikalisme."
"Termasuk mantan kombatan asal Indonesia yang baru saja ikut bertempur di luar negeri yang kembali ke tanah air. Dukungan dari Kemendagri ini menurut saya luar biasa," pungkasnya.
