TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Erwin Ricardo Silalahi, mendesak DPP Partai Golkar memberikan sanksi kepada Sirajuddin Abdul Wahab dari Pleno DPP Partai Golkar.

Menurutnya, Siradjudin telah melakukan insubordinasi terhadap kebijakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Baca: GMPG Kritik Keras Penunjukan Mekeng Sebagai Ketua Fraksi Golkar

"Sebagai Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, Sirajuddin sudah pasti tahu bahwa Partai Golkar memiliki mekanisme formal yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) Partai," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila merasa keberatan dengan keputusan tersebut, kata Erwin, Sirajuddin seharusnya menyampaikannya melalui mekanisme formal. Bukan justru mengumbar ke ranah publik.

Diberitakan sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mengkritik keputusan Dewan Pimpinan (DPP) Golkar ‎yang melakukan pergantian Ketua Fraksi Golkar dari Robert Kardinal ke Melchias Markus Mekeng.

Pasalnya menurut Inisiator GMPG Sirajudin Abdul Wahab pergantian tersebut dilakukan secara mendadak dan tanpa mekanisme internal partai.

"Keputusan tersebut menunjukan bahwa pergantian itu murni keinginan Airlangga Hartarto, karena terkesan mendadak dan tanpa melalui mekanisme dan prosedur rapat internal DPP Partai Golkar, sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi," kata Sirajudin, Selasa, (13/3/2018).

Dengan adanya pergantian yang tidak sesuai mekanisme tersebut menurut Sirajudin menandakan bahwa kepemimpinan Airlangga Hartarto tidak membawa perubahan. Apalagi Mekeng yang ditunjuk Airlangga itu sering disebut disebut dalam persidangan .

Terkait pernyataan Sirajuddin di atas, Erwin mendesak bidang Hukum DPP Partai Golkar segera mengambil langkah-langkah hukum.

"Apalagi GMPG tidak dikenal dalam struktur dan nomenklatur resmi Partai Golkar, diduga sengaja membonceng nama Partai Golkar," katanya.