Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Surat Edaran PGGJ, PSI Berharap Solidaritas dan Toleransi Dijunjung Tinggi

PGGJ membuat delapan tuntutan, salah satunya mempersoalkan pembangunan masjid di kabupaten tersebut.

Soal Surat Edaran PGGJ, PSI Berharap Solidaritas dan Toleransi Dijunjung Tinggi
Banjarmasin Post
Kegiatan kopi darat wilayah di Palangkaraya yang mengumpulkan semua pengurus PSI kabupaten dan kota se-Kalteng, Sabtu (13/8/2016) menghadirkan Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna. 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA  - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan keluarnya Surat Edaran (15/3/2018) dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang membuat delapan tuntutan.

Isi surat tersebut menurut Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna, potensial dapat menganggu hubungan antar umat beragama di Jayapura, Papua bahkan di Indonesia.

PGGJ membuat delapan tuntutan, salah satunya mempersoalkan pembangunan masjid di kabupaten tersebut.

“Mestinya dialog dan komunikasi antar pemimpin agama di Jayapura di kedepankan daripada bikin surat edaran yang dapat menganggu kehidupan beragama,” ungkap Chandra, Minggu (18/3/2018).

Selain itu Wakil Sekjen PSI juga menilai surat edaran tersebut tidak sesuai dengan semangat toleransi.

Pada dasarnya negara menjamin kebebasan beragama semua warga negara kapan pun dan di mana pun. Pendirian rumah ibadah dan praktik keberagamaan mestinya tidak dipersulit.

Peraturan Daerah (Perda) pada prinsipnya mengatur ekspresi keberagamaan warga negara, bukan mempersulit dan membatasi.

“Saya harap semua pihak tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, dan saling menghargai. Mari kita junjung tinggi solidaritas dan toleransi,” tegas Candra.

Disamping itu Chandra juga sependapat dengan Menteri Agama RI, Lukman Hakim, yang juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal hendaknya menjadi acuan bersama.

Mengenai kerukunan agama di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) merilis Laporan tahun 2017 kerukunan umat beragama masih tinggi, yaitu 72,27 persen (5/3/2018), diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, di antaranya pilkada, penyiaran agama, bantuan luar negeri, hari besar agama, rumah ibadah, dan sejumlah faktor lainnya.

Mengenai Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan itu, Chandra menyambut positif, namun perlu ditingkatkan lagi.

“Edaran-edaran yang dapat merusak kehidupan keagaamaan di Indonesia harus segera dihentikan” pungkasnya.

Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas