KPK Periksa Penyuap Bupati Subang
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka D," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (21/3/2018).
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik di Subang.
Dua tersangka tersebut diantaranya adalah Miftahudin (MTH) dan Data (D).
Keduanya akan diperiksa secara silang.
Baca: Dicekik Hingga Tewas, Barang-barang Ini Digasak Dua Pelaku Pembuhan Wanita Cantik di Bogor
Miftahudin sebelumnya diduga sebagai pemberi suap kepada Bupati Subang, Imas Aryumningsih.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka D," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (21/3/2018).
Sejauh ini, KPK sendiri telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.
Baca: Perjalanan Kasus Mayat Wanita Cantik di Bogor: Kronologi Mayat Ditemukan Hingga Penangkapan Pelaku
Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Subang, Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.
Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar.
Baca: Sandiaga Potong Pipa Air Tanah di Rumahnya Dengan Gergaji, Ini Alasannya
Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.
Akibat perbuatannya, Miftahhudin selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara Imas, Data, dan Asep disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.