Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gilang Syawal Ajiputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya ujaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial menjelang pesta demokrasi Pilkada dan Pemilu bisa meningkatkan potensi konflik di masyarakat.

Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, baik pemilu ataupun pemilukada, semuanya memiliki potensi konflik dan kerawanan.

Contohnya adalah Pemilukada DKI Jakarta.

"Yang perlu kita sadari, berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, baik itu pemilu maupun pemilukada memiliki potensi kerawanan. Belajar dari pemilukada DKI kemarin, kita melihat banyak sekali berita-berita dan isu yang sangat sensitif terkait primordialisme, khususnya isu SARA," kata Gatot dalam paparan dalam seminar ISPPI di Hotel Ambhara, Jakarta pada Rabu (21/3/2018).

Baca: Kapolri Yakin Pilkada Serentak 2018 Tidak Sepanas Pilgub DKI Jakarta

Untuk menanggulangi hal-hal serupa terjadi di masa yang akan datang, Polri kemudian membentuk unit satuan tugas khusus yang tugas utamanya adalah menanggulangi kampanye-kampanye negatif.

"Berdasarkan pengalaman itulah, Polri membentuk Satgas Nusantara. Satgas ini dibentuk sebagaimana yang kita ketahui, pada pemilukada DKI yang lalu ketika para kontestan bersaing secara politik, tim suksesnya tentu ingin menang.  Maka banyak cara yang digunakan oleh tim suksesnya, termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, seperti black campaign, negatif campaign, terutama juga terkait dengan isu-isu SARA," lanjut Gatot.

Kehadiran Satgas Nusantara Polri, kata Gatot ibarat seperti cooling system dalam mesin mobil.

Jika situasi politik memanas, maka Polri harus dapat mendinginkan situasi itu.

"Kalau di mobil itu ada radiator mobil, kalau dipakai terus dan panas maka dia akan meledak. Begitu juga dengan politik. Kalau pilkada ini berjalan dan timses kontestan memanas maka ini juga akan menimbulkan konflik. Oleh karena itulah Satgas ini dibentuk, sebagai cooling system." tegas Gatot.