TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak menyentuh akar persoalan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Rio Sambodo, menilai politisi muda Demokrat tersebut sebaiknya ikut membantu mengungkap korupsi e-KTP ketimbang mencela pihak lain.

“Apa yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan adalah kebenaran, bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam kapasitas desainer kebijakan, dan meminta agar Gamawan Fauzi memberi penjelasan secara gamblang ke rakyat? Apakah pernyataan itu salah?” ujar Rio, dalam keterangannya, Selasa (27/3/2018).

Rio mengingatkan bahwa sebuah kebijakan dimulai dari pengguna anggaran yang mengusulkan kebijakan. Dalam kebijakan e-KTP, pengusulnya Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi.

“Serangan Demokrat seolah menutupi akar persoalan e-KTP tersebut yang memang terjadi saat pemerintahan SBY. Mengapa Demokrat terkesan alergi. Apakah karena ada yang ditutup-tutupi?” ujar Rio.

Dia melanjutkan, sekiranya Demokrat kesatria, seharusnya partai besutan SBY itu ikut mendorong Gamawan Fauzi mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Itu cara yang benar di dalam membela Pak SBY. Coba sebut, di mana pernyataan Hasto yang salah?” tantang Rio.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin mengajak Demokrat untuk berani mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini.

“Dan sekiranya Demokrat sependapat dengan kami, bahwa segala sesuatunya dimulai dari pengguna anggaran, yaitu Pak Gamawan Fauzi maka ini bisa menjadi arah positif atas pengungkapan tuntas kasus korupsi tersebut,” pungkas Rio.