Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) tidak dapat beroperasi dengan kapasitas normalnya.

Diketahui, dari dua pabrik yang dimiliki, hanya satu pabrik yang beroperasi optimal saat ini.

“Pabrik ini sangat penting bagi pertanian. Untuk itu, pertemuan ini adalah urun rembuk semua mitra kerja untuk membantu penyelesaian terbatasnya pasokan gas termasuk fluktuasi harga gas yang tinggi untuk mensuplai kebutuhan PT. PIM,” kata Gus, saat membuka pertemuan dengan Direksi PT. PIM dan sejumlah mitra kerja, di Banda Aceh, Selasa, (27/3/2018).

Hadir dalam pertemuan ini diantaranya Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) PT Pertamina Hulu energy NSB dan NSO, PT. Pertamina Gas serta PT Perta Arun Gas, Dirut PT PLN (Persero), Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Bupati Aceh Utara, BP Migas Aceh, dan Dinas ESDM Prov. Aceh beserta jajarannya.

“Kami mendorong Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2016 tentang harga gas bumi untuk industri tertentu untuk diperhatikan kembali, berkaitan keberpihakan kita pada industri pupuk nasional,” kata politisi F-Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT. PIM mempunyai peran penting meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam proses menunjang kedaulatan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ia mendorong Komisi VII harus terus menjaga keberlangsungan hidup PT. PIM.

“Sebenarnya kita ada domestic market obligation yang 25 persennya dari produksi rata-rata setiap sumur gas yang beroperasi di Indonesia. Ya kalau dilihat dari keseluruhan produksi gas nasional semua kan surplus, ini kan sebenarnya bisa dibagi rata ke seluruh BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak, begitupun PT. PIM,” imbuh Herman.

Herman menambahkan, PT. PIM memegang peranan penting bagi rakyat Aceh. Menurutnya, dengan ketersediaan dan kesesuaian harga gas bumi dalam hitungan keekonomisan dapat kembali membantu produksi pabrik pupuk urea yang berdampak pada peningkatan supply pupuk di Sumatera, kebutuhan tenaga kerja, dan kondusifnya iklim investasi karena PT. PIM adalah lokomotif pertumbuhan perekonomian Aceh melalui Sektor Industri di cluster NPK serta Petrokimia.

“Karena itu perlu ada kebijakan dan keputusan politik yang berpihak pada hajat hidup masyarakat banyak,” tandas politisi Partai Demokrat itu. (*)