Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan bahwa ada 14 lembaga negara yang menjadi “stakeholder” atau pemangku kepentingan kelautan di wilayah nusantara.

Dari 14 lembaga itu, tujuh di antaranya bertugas melakukan patroli laut, namun enam di antaranya tidak memiliki alat sendiri untuk melakukan patroli.

“Itu rumit, harus dilakukan sinergi agar tidak tumpang tindih dan saling merugikan,” jelasnya usai memberi pembekalan pada pembukaan Rapimnas Bakamla (Badan Keamanan Laut) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Wiranto menyebut, mensinergikan 14 instansi lembaga dan kementerian yang memiliki kepentingan di laut Indonesia merupakan tugas Bakamla.

Mantan Panglima TNI itu menyebut audah menjadi tugas Bakamla untuk memastikan setiap kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan laut bisa menjalankan tugasnya hingga mencapai target yang dicanangkan masing-masing.

“Untuk melakukan itu tidak hanya diperlukan optimalisasi tetapi harus dilakukan terobosan-terobosan baru dari Bakamla,” tukasnya.

Sementara Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo mengatakan pihaknya kini memang sedang fokus dalam melakukan sinergi seperti yang disebut Wiranto.

“Oleh karena itu diadakan Rapimnas sekaligus Rakornas ini. Seperti misal bila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pengejaran dan patroli penindakan pencemaran laut mereka akan minta kapal, tapi apakah itu efektif?” katanya.

“Hal seperti itu yang akan kami sinergikan, supaya penyelesaian bisa dilakukan secara efektif,” ucapnya.