Setelah Pilkada, Pemerintah Siapkan e-KTP untuk Penghayat Kepercayaan
Keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 97/PPU-XIV/2016.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mulai melakukan pembuatan e-KTP untuk penghayat kepercayaan setelah dilaksanakan Pilkada serentak 2018.
Keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 97/PPU-XIV/2016.
"Setelah Pilkada (disiapkan e-ktp penghayat kepercayaan), toh yang aliran sebagian besar sudah ada KTP tapi kosong (kolom agamanya)," papar Tjahjo di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Tjahjo menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terdapat138.791 jiwa yang memiliki penghayat kepercayaan dalam 187 organisasi di 13 provinsi di Indonesia, dimana nantinya kolom agama diganti dengan kepercayaan.
"Terbanyak di Jawa Barat, Sunda Wiwitan dan desainnya nanti sama tapi bukan kolom agama, tertulis kepecayaan Kepala Tuhan Yang Maha Esa, ini sudah disepakti," tutur Tjahjo.
Baca: Mendagri Pertimbangkan Sejumlah Opsi terkait Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP
Menurut Tjahjo, yang melakukan perubahan e-KTP hanya untuk masyarakat yang memiliki aliran kepercayaan saja, bukan seluruh masyarakat karena akan memakan waktu jika seluruh penduduk berubah KTP-nya.
Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan hasil rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk menjalankan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat.
"Jadi dalam waktu satu-dua bulan ini Kemendagri akan melakukan pendataan terhadap mereka penghayat kepercayaan ini," papar Lukman di tempat yang sama.
