Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR – Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, menargetkan peningkatan partisipasi pemilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Namun, untuk mencapai target itu ada sejumlah kendala yang dihadapi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.  

“Kami diberikan target oleh pak dubes, pak dubes ingin supaya tingkat partisipasi pemilih 2019 melonjak drastis,” tutur Ketua PPLN di Malaysia, Agung Cahaya Sumirat, ditemui di kantor KBRI untuk Malaysia di Kuala Lumpur, pada Senin (2/4/2018).

Berkaca dari Pemilu 2014, Agung menilai partisipasi pemilih untuk mengikuti pesta demokrasi rakyat itu masih kurang. Untuk Pemilu Legislatif itu hanya 11 persen dari 420 ribu WNI yang di Kuala Lumpur, sedangkan untuk Pemilu Presiden itu sekitar 30 persen dari 420 ribu WNI.

Menurut dia, warga cukup antusias mengikuti Pemilu, namun, mereka terkendala karena tidak mempunyai dokumen sebagai syarat untuk memilih. Hal ini, karena dokumen ditahan oleh pihak majikan.

Dia mencontohkan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di perusahaan kelapa sawit. Para TKI di perusahaan kelapa sawit kesulitan untuk dapat masuk-keluar hutan. 

Untuk itu, dia akan memberikan kemudahan kepada WNI memberikan hak pilih. Melalui kerjasama dengan atase Tenaga Kerja, pihaknya akan berkoordinasi dengan para pengusaha dan majikan.

“Kendala antusiasme warga itu banyak, tetapi mereka sering bilang tidak mempunyai dokumen. Kami sering bilang tenang ini tidak terkait legalitas, yang penting punya KTP atau fotocopy. Mereka mempunyai dokumen, tetapi dokumen ditahan oleh majikan,” kata dia.

Sementara itu, alasan kedua mengapa partisipasi WNI di Malaysia mengikuti Pemilu kurang, karena pesta demokrasi rakyat itu berlangsung sebanyak dua kali. Sewaktu, Pemilu Legislatif, calon legislatif yang maju kurang dikenal masyarakat. Selain itu, anggaran dari pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu, dia menilai tidak tersalurkan tepat waktu.

“Saya kira itu berbagai hal ada yang mengatakan begini, waktu itu datangnya anggaran dari KPU selalu telat. Ada juga yang bilang karena sosok untuk legislatif kurang begitu dikenal masyarakat di Malaysia,” ujarnya.

Melihat sejumlah kendala yang ada, dia tetap optimistis partisipasi pemilih di Pemilu 2019 akan meningkat. Apalagi, pada Pemilu mendatang hanya ada satu kali pemilihan, di mana Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden digelar pada waktu bersamaan.

“Kami melihat sejauh ini peluang peningkatan partisipasi pemilih mestinya lebih besar, karena justru disatukan. Bayangkan untuk warga untuk bisa memilih harus izin dari majikan, ya itu tidak gampang kalau dua kali. Kalau satu kali mestinya kan lebih,” tambahnya.

Untuk sosialisasi pemilu, pihak KBRI untuk Malaysia akan bekerjasama dengan provider telepon setempat. Nantinya, provider telepon itu akan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suara di Pemilu mendatang.