TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyampaikan komisi yang dipimpinnya meminta agar Satuan Tugas (Satgas) bersama segera dibentuk Kementerian Kesehatan RI dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk melakukan penilaian teknologi kesehatan terhadap metode Digital Substraction Angiogram (DSA) sebagai terapi terapetik.

Metode DSA digunakan Mayjen Dr dr Terawan Agus Putranto dalam terapi cuci otaknya.

Kemenkes pun menyanggupi permintaan tersebut dengan tenggat waktu selama 45 hari.

"Ya tenggatnya 45 hari, tadi mereka (Kementerian Kesehatan) minta waktu, dan satuan tugasnya terhitung hari ini," ujar Dede, saat ditemui usai RDP di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).

Menurut Dede, waktu lebih dari satu bulan itu bukan merupakan waktu yang lama.

Ia menilai bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk melakukan penelitian karena harus mengantongi cukup data dari berbagai sumber.

"Nggak (terlalu lama), melakukan penelitian tentu tidak mudah, kan harus mendapatkan informasi-informasi baik dari pasien (dan dari sumber lainnya)," tegas Dede.

Oleh karena itu politisi Partai Demokrat itu pun menekankan putusan terkait hasil penilaian teknologi kesehatan tersebut tidak bisa diperoleh secara cepat.

"Jadi nggak bisa besok lah langsung diputuskan, nggak bisa," kata Dede.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI menggelar RDP yang dihadiri Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Dalam rapat tersebut, Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) memaparkan alasan dibalik rekomendasi putusan sanksi pemecatan Dokter Terawan.

Sementara itu, anggota Komisi IX mencecar PB IDI termasuk MKEK yang terlihat tidak adil terhadap Dokter Terawan.

Karena komisi tersebut beranggapan bahwa selama ini IDI selalu membela para dokternya.