Merujuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Lucius, pemerintah bahkan pernah menolak pengajuan anggaran yang dinilai publik tak tepat sasaran.

"Bahkan saya kira gelombang penolakan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan menteri keuangan membatalkan pencairan anggaran gedung baru," ujar Lucius.

Lucius berkata, rencana anggaran DPR yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuktikan bahwa parlemen lebih menuntut fasilitas ketimbang produktivitas kinerja.

"Mereka rasa ada masanya publik jenuh dan menerima rencana tersebut. Saya pikir DPR tidak punya alasan kuat. Publik merasa ruang kerja masih cukup," ucapnya.

Menurut catatan, kinerja legislasi DPR memang kerap di bawah target selama beberapa tahun terakhir dengan catatan terakhir sepanjang 2017 lalu hanya mengesahkan 10 RUU, adahal terdapat 50 RUU prioritas.

Setahun sebelumnya hanya tiga dari 37 RUU prioritas yang disahkan DPR.