Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menggelar sidang tahunan tentang Kependudukan dan Pembangunan ke-51 di Kantor Pusat PBB di New York, tanggal 9-13 April 2018.

Dengan tema “Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Perpindahan Penduduk, dan Migrasi Internasional”, sidang yang diikuti 194 negara anggota PBB ini mencari solusi untuk mengurangi laju perpindahan penduduk desa ke kota.

Delegasi Pemerintah RI yang diketuai oleh Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN menguraikan bahwa meskipun Indonesia mengalami penurunan angka fertilitas total yang signifikan dari 2,6 (tahun 2012) menjadi 2,4 (tahun 2017),  tantangan laju urbanisasi harus diantisipasi secara adekuat.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas data migrasi penduduk, serta upaya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam menganalisa pola migrasi agar terdistribusi merata di seluruh wilayah negeri.

“Di era disrupsi ini, migrasi telah menjadi tren global yang perlu dikelola dengan baik. Banyaknya faktor yang mendorong timbulnya migrasi, misalnya terbatasnya lapangan kerja, kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup, faktor keamanan, atau bencana,” ungkap Rizak Damanik.

Migrasi, menurutnya, dapat menimbulkan perubahan baik. Untuk itu berbagai upaya perbaikan perlu dilakukan.

PPD adalah organisasi antar pemerintahan yang dibentuk tahun 1994 pada saat dilangsungkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di kota Kairo, Mesir tanggal 5-13 September 1994.

Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara pendiri PPD. MOU antara UNFPA dan PPD diperpanjang setelah masa berlakunya telah selesai, dan saat ini Direktur Eksekutif PPD telah diganti dengan pejabat yang baru.

Sebanyak 26 negara anggota PPD menyatakan komitmen dan dukungannya bagi implementasi program PPD dengan didukung UNFPA.

Dalam pertemuan dengan UNFPA, dibahas pula persiapan pelaksanaan Konferensi Internasional tentang Kerjasama Selatan Selatan Triangular (KSST) yang akan dilaksanakan tanggal 8-9 Agustus 2018 mendatang di Denpasar Bali.

Konferensi ini akan diselenggarakan oleh BKKBN, bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan BAPPENAS sebagai 4 pilar KSST Pemerintah Indonesia, serta didukung oleh UNFPA Indonesia.

Konferensi akan dihadiri sekitar 30 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan mengambil tema tahun ini adalah: “Memperkuat kerjasama selatan selatan demi mencapai target SDGs 2030.” Direktur Eksekutif UNFPA Pusat, Dr. Natalia Kanem menyatakan minatnya ingin menghadiri Konferensi Internasional KSST tersebut, sedangkan dari Pemerintah Indonesia akan dihadiri Menteri Luar Negeri yang akan membuka Konferensi, Menteri Sektretariat Negara, Kepala BKKBN, dan Gubernur Provinsi Bali.

Di antara kegiatan sidang CPD51 dan pertemuan dengan UNFPA , Ketua Delri juga berkesempatan beraudiensi dengan Kepala Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia untuk PBB (Watapri): Bpk Dian Triansjah Djani, serta Konsultat Jenderal Pemerintah Indonesia di New York.

Pembicaraan antara lain mengenai upaya Pemerintah Indonesia menggiatkan kembali kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Area spesifik yang dibahas antara lain tentang peningkatan kapasitas dan mutu SDM aparatur BKKBN melalui kerjasama pendidikan studi jangka panjang di Amerika Serikat.