TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai bisa merusak proses perdamaian dunia, khusunya Timur Tengah.

Kebijakan itu, yaitu serangan rudal Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Inggris dan Perancis ke Suriah, serta klaim AS terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel .

Pandangan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin saat dijenguk di RS MMC, Kuningan, Senin (16/4/2018).

"Dua keputusan Trump terakhir, pertama memutuskan secara sepihak Yerusalem sebagai ibukota Israel dan apa yang disebut sebagai penghancuran, serangan atas Suriah sangat jelas mengganggu proses perdamaian dunia," kata Din.

Baca: Suriah: Rusia Akhirnya Izinkan Petugas Investigasi Masuk ke Daerah Konflik di Douma

Konflik antara Israel dan Palestina serta konflik Suriah yang tak kunjung selesai, kata Din, dapat mendorong pandangan radikal, khususnya dari umat Muslim akibat penindasan yang terus terjadi.

"Bisa mendoronh radikalisme umat Islam karena apa yang mereka lakukan sesungguhnya melawan ketidakadilan melawan kezaliman dan melawan bentuk kekerasan baik capital violance maupun state violance, yang ditampilkan oleh AS," jelas mantan Ketua Muhammadiyah itu.

Ia mengharapkan ada kekuatan baru untung mengimbangi dominasi AS dan Rusia. Hal itu, katanya, bisa menengahkan konflik yang berkepanjangan itu.

"Perlu ada kekuatan baru dari negara-negara dunia ini baik pemerintah maupun masyarakat madani ini, untuk tampil dengan wawasan bahasa islamnya 'wasathyah' wawasan jalan tengah wawasan pemersatu mediating force kekuatan penengah dan perantara," tutur Din.

"Dengan begitu saya kira dunia akan bangkit baik dari negara-negara islam maupun dari negara-negara di luar negara Islam menjadi satu kekuatan baru," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, AS dan sekutunya, Inggris dan Perancis melancaekan serangan udara ke titik-titik sekitar Kota Damaskus dan Provinsi Homs pada Sabtu (14/4/2018) lalu.

Serangan itu digencarkan atas tuduhan penggunaan senjata kimia oleh rezim Presiden Al-Assad.