Peran KSP Kini Lebih Diapresiasi
"Moeldoko mau memainkan peranan yang lebih baik dari Teten (KSP sebelumnya), dia (Moeldoko) bisa mewakili dan mempresentasikan maunya Istana di depan
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) mendapatkan apresiasi.
Apresiasi tersebut diberikan karena di bawah kepemimpinan Moeldoko, KSP membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, maupun informasi kepada pemerintah.
Penilaian ini disampaikan para pakar dan anggota Dewan, terkait evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko sejak Januari-April 2018 usai menggantikan Teten Masduki.
Baca: Airlangga Masih Malu-malu Maju Sebagai Calon Wakil Presiden Dampingi Jokowi
"Moeldoko mau memainkan peranan yang lebih baik dari Teten (KSP sebelumnya), dia (Moeldoko) bisa mewakili dan mempresentasikan maunya Istana di depan publik," kata pakar komunikasi politik Hendri Satrio di Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Hendri menilai Moeldoko bisa mendukung dan membantu Jokowi meneruskan pesan kepada masyarakat agar lebih baik dan kerja KSP lebih teratur.
Dosen Universitas Paramadina Jakarta itu menyarankan agar KSP bisa memberikan saran dan masukan kepada Jokowi terkait hal yang ‘miss’ tersebut.
Baca: Sikapi Pernyataan Amien Rais, PDIP: Kami Tidak Pernah Menghadirkan Setan Dalam Politik
Hendri pun memperhatikan setiap Jokowi berpidato kenegaraan tahunan kerap menekankan koordinasi dan komunikasi antarinstansi pemerintah harus diperbaiki.
Terkait pesan itu, Hendri menyatakan KSP memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan seluruh instansi pemerintah sehingga tidak timbul kesalahpahaman yang terjadi di lapangan.
Buka Ruang Publik
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyatakan, satu hal yang patut diapresiasi adalah adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, maupun informasi kepada pemerintah melalui KSP.
"Program KSP Mendengar yang digagas ini merupakan bentuk jembatan antara masyarakat dengan istana," kata Ujang.
Baca: Politikus PDIP Sebut Kicauan SBY Soal Pemilu di Twitter Bukan Bentuk Sindirian
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.