TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nurwahid (HNW) mengajak umat Islam untuk mencintai Al quran, mencintai Islam, dan sekaligus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu diungkapkan saat menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR di Lembaga Tahfidz Quran Bait Al Rahman, Jakarta Selatan, Sabtu (21/4/2018).

Di hadapan 150 peserta yang terdiri dari orang tua, santri, guru, tokoh masyarakat, dan wisudawan itu, HNW mengatakan bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh umat Islam saat masa perjuangan kemerdekaan, merupakan orang yang sangat cinta NKRI. Maka menurutnya sangat mengherankan jika Umat Islam saat ini dianggap anti NKRI.

"Sebagai umat Islam, kita jangan menjadi anti negara sendiri. Karena NKRI ini hasil ijtihad dan warisan dari para ulama, pimpinan partai dan ormas Islam saat itu," katanya.

Saat masa perjuangan pula, Ulama bernama Hasyim Asyari, juga pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan penjajahan demi mempertahankan kemerdekaan.

"Saat itu, mempertahankan negara dikatakan hukumnya fardu ain dan siapa pun yang meninggal dalam berjuang, berarti mati syahid," katanya.

Baca: HNW: Pancasila Menyatukan Keberagaman Indonesia

HNW menambahkan, saat Indonesia diambang perpecahan karena politik pecah belah kolonial, seorang ulama bernama Muhammad Natsir, mengeluarkan mosi integral. Mosi tersebut menurut HNW kemudian diterima oleh pemerintahan Sokarno-Hatta.

"Maka kemudian pada 17 Agustus 1950 diproklamarkanlah NKRI. Jadi yang mengembalikan NKRI tidak lain adalah seorang ulama," katanya.

Bahkan menurut HNW, tokoh emansipasi wanita di Indonesia, RA Kartini tidak lain adalah seorang santriwati dari KH. Sholeh Darat yang juga tercatat sebagai guru dari KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan.

"Jadi sebenarnya Ibu RA Kartini satu guru dengan ulama pendiri NU dan ulama pendiri Muhammadiyah. Maka tidak heran jika ungkapannya 'habis gelap terbitlah terang' itu diambil dari salah satu ayat Al quran," katanya.

Oleh karena itu HNW berharap, sebagai yang mayoritas di Indonesia, umat Islam mampu untuk terus berpartisipasi dalam ranah politik. Menurutnya Umat Islam jangan sampai tidak menggunakan hak suaranya, alias golput.

"Ketika ada pilkada dan pemilu, umat jangan bersikap golput. Gunakan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil yang terbaik. Karena kedaulatan di tangan rakyat sebagai hasil amandemen UUD NRI tahun 1945," katanya.